KUNINGAN – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan mengingatkan maraknya praktik penipuan yang menyasar calon jemaah haji.
Fenomena itu menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga mengancam keamanan data pribadi masyarakat.
Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Ucu Suryana, mengungkapkan bahwa pola kejahatan yang berkembang saat ini menunjukkan pergeseran, dari sekedar penipuan konvensional menjadi eksploitasi data berbasis digital.
“Pelaku tidak hanya menipu secara ekonomi, tetapi juga berupaya mengambil alih data pribadi korban yang bisa disalahgunakan untuk berbagai kepentingan ilegal,” ujarnya, Rabu, (15/4/2026).
Menurutnya, modus yang digunakan para pelaku semakin canggih. Ada yang menyamar menjadi petugas resmi dan menawarkan percepatan keberangkatan haji, dan meminta dokumen penting seperti KTP, KK, hingga akses terhadap Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dalam banyak kasus, korban diarahkan untuk mengklik tautan mencurigakan atau mengunduh aplikasi tertentu.
Ucu menilai, praktik tersebut berpotensi membuka celah kebocoran data yang lebih luas, termasuk penyalahgunaan identitas untuk pinjaman online ilegal maupun aktivitas digital lainnya.
Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak hanya waspada terhadap penipuan, tetapi juga lebih sadar akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Seluruh layanan resmi pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan haji, tidak pernah meminta data sensitif melalui saluran informal seperti WhatsApp atau tautan di luar platform resmi.
“Keamanan data adalah tanggung jawab bersama. Jangan mudah memberikan informasi pribadi tanpa verifikasi yang jelas,” tegas Ucu.
Ia mendorong kepada masyarakat untuk selalu mengakses layanan melalui kanal resmi dan melakukan konfirmasi langsung ke instansi terkait guna menghindari risiko penipuan digital yang semakin kompleks.