KUNINGAN – Wacana kenaikan tunjangan bagi guru non-aparatur sipil negara (Non-ASN) mengemuka dalam rapat kerja antara DPR RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain kesejahteraan guru, DPR juga menyoroti program revitalisasi sekolah yang akan didorong melalui tambahan anggaran pendidikan tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, DPR menyambut baik usulan tambahan anggaran senilai 937 miliar. Dana itu diarahkan untuk insentif guru Non-ASN sekaligus membiayai revitalisasi sekolah di berbagai daerah.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kuningan, Ida Suprida, menyambut wacana tersebut dengan hati-hati. Ia menegaskan pentingnya realisasi, bukan sekedar janji.
“Mudah-mudahan segera terlaksana, karena sudah saatnya memang guru-guru ini memperoleh kesejahteraan dari pemerintah,” kata Ida, Jumat (5/9/2025).
