KUNINGAN – Wacana kenaikan tunjangan bagi guru non-aparatur sipil negara (Non-ASN) mengemuka dalam rapat kerja antara DPR RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain kesejahteraan guru, DPR juga menyoroti program revitalisasi sekolah yang akan didorong melalui tambahan anggaran pendidikan tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, DPR menyambut baik usulan tambahan anggaran senilai 937 miliar. Dana itu diarahkan untuk insentif guru Non-ASN sekaligus membiayai revitalisasi sekolah di berbagai daerah.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kuningan, Ida Suprida, menyambut wacana tersebut dengan hati-hati. Ia menegaskan pentingnya realisasi, bukan sekedar janji.
“Mudah-mudahan segera terlaksana, karena sudah saatnya memang guru-guru ini memperoleh kesejahteraan dari pemerintah,” kata Ida, Jumat (5/9/2025).
Soal revitalisasi sekolah, Ida mengungkapkan setidaknya ada 47 sekolah di Kuningan yang tengah masuk program tersebut. Rinciannya, 33 sekolah dasar, 9 taman kanak-kanak, dan 4 sekolah menengah pertama.
“Mudah-mudahan pembangunan sekolah ini dari program pemerintah berjalan dengan baik, sesuai tujuannya meningkatkan akses layanan sarana dan prasarana pendidikan,” ujarnya. Ia merujuk pada amanat PP No. 57 Tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional dan Permendikbud No. 22 tentang sarana dan prasarana.
Ida berharap langkah ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap tenaga pendidik dan peserta didik agar dapat menikmati lingkungan belajar yang lebih layak. (icu)
