Namun FMPK belum menentukan jalur mana yang akan diambil. “Tunggu saja dalam waktu dekat akan kami sampaikan,” kata Ade diplomatis.
Ia menegaskan, langkah keberatan ini bukan bentuk perlawanan terhadap lembaga dewan, melainkan bagian dari kontrol sosial masyarakat agar pejabat publik tetap menjaga integritas. “Kami ingin memberi contoh bahwa rakyat punya hak mengawasi dan menegur wakilnya jika melanggar etika publik,” ujarnya.
Ade juga menyoroti pentingnya konsistensi penegakan etika di tubuh DPRD. “Penegakan etika harus tanpa tebang pilih. Jangan sampai muncul kesan ada pihak yang dilindungi hanya karena posisi atau afiliasi politiknya,” katanya.
Menurutnya, langkah FMPK didasari semangat moral untuk menjaga marwah lembaga legislatif dan partai politik agar berpihak pada nilai kebenaran dan keadilan. “Keadilan tidak akan tegak kalau rakyat diam. Kami bergerak karena ingin lembaga politik kita bersih dan bermartabat,” pungkasnya. (ali)
