PDI Perjuangan juga menuding pembangunan infrastruktur masih elitis dan terpusat di kota. Wilayah pinggiran, menurut mereka, hanya dijadikan ‘paragraf penutup’ dalam perencanaan.
“Di banyak desa, jalan tani hancur. Jembatan antarsentra ekonomi mangkrak. Tapi di kota, pedestrian mulus dan tugu-tugu artistik berdiri gagah,” sindir Rana
ASN Harus Humanis, Bukan Robot Ber-SK
Dalam soal pelayanan publik, Fraksi PDI Perjuangan menuntut pendekatan yang lebih empatik dan humanis dari aparatur sipil negara.
“Melayani bukan cuma soal prosedur, tapi soal hati. ASN tak cukup hanya paham SOP, mereka harus mengerti detak nadi rakyat,” kata Rana
Rana juga menyesalkan minimnya pelatihan berbasis digital bagi masyarakat yang belum melek teknologi.
“Di era serba digital, rakyat jangan dibiarkan gaptek. Itu tanggung jawab negara!” ujar Rana
Transparansi Masih Klise, Temuan BPK Belum Tuntas
Selain itu, Rana juga menyebut bahwa transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sasaran kritik.
“Publikasi laporan anggaran masih bersifat elitis. Rakyat desa tak tahu-menahu kemana uang daerah dibelanjakan,” ungkap Rana.
Untuk itu, Rana mendesak agar temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditindaklanjuti secara tegas dan terbuka.
“Jangan lagi ada kasus TGR yang tak jelas ujungnya. Ini soal marwah APBD sebagai amanat rakyat!” ungkap Rana.
Di akhir pernyataan politiknya, Rana yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan seruan moral, bahwa jadikan APBD bukan sekedar dokumen keuangan, tapi alat perjuangan rakyat.
“Jangan biarkan APBD jadi monumen formalitas tahunan. Ini harus menjadi jantung kebijakan yang menghidupkan nadi rakyat Kuningan. Kita butuh keberanian, bukan sekadar kepatuhan,” jelas Rana. (red)
