Menghadapi situasi tersebut, Haji Dirja memilih mengambil peran sebagai jembatan. Ia meminta warga membatalkan rencana demo dan berjanji mengantar mereka menghadap Bupati Kuningan. “Demo itu tidak menguntungkan siapa pun, saya tidak ingin wilayah saya diramaikan oleh warga sendiri,” ungkapnya.
Namun, upaya itu belum membuahkan hasil. Saat rombongan tiba, Bupati Kuningan diketahui tengah berada di luar. Ajudan bupati meminta penjadwalan ulang pertemuan. Bagi warga, jawaban itu belum cukup. “Kalau hanya lewat WhatsApp tanpa kepastian, warga sulit percaya,” katanya.
Meski demikian, dirinya tetap memaksakan datang ke pendopo malam itu. Baginya, kehadiran adalah bentuk tanggung jawab moral. “Kalau saya tidak datang, saya dikira mengibuli mereka,” ujarnya. Ia ingin menunjukkan bahwa janjinya kepada warga bukan sebatas ucapan.
Setelah tidak berhasil bertemu dengan Bupati Kuningan, rombongan itu kemudian mampir ke Kantor Redaksi Cikalpedia.id. Di sana, mereka mencurahkan tujuan dan kegelisahan yang selama ini dipendam. Haji Dirja didampingi Jojo, Agus Setiawan, dan Usep, menyampaikan kronologi persoalan secara terbuka.
“Kami hanya ingin ada solusi, kalau memang ada pembebasan lahan, kapan? Kalau ada lapangan kerja pengganti, seperti apa?,” ujarnya.
Dampak persoalan ini, menurut mereka, tidak hanya dirasakan para pekerja batu. Harga material bangunan melonjak tajam. Jika sebelumnya warga bisa membeli batu dari Pasawahan dengan harga 700 ribu hingga 750 ribu per dam, kini mereka harus mendatangkan dari wilayah lain dengan harga mencapai 1,2 juta.
“Selisihnya bisa setengah juta, yang rugi bukan cuma tukang batu atau sopir, tapi masyarakat yang ingin membangun rumah,” ungkapnya.
Menurut perkiraan mereka, lebih dari 100 orang terdampak langsung. Angka itu mencakup pemilik lahan, pekerja pemecah batu, hingga sopir. Mereka bukan sekedar data, melainkan keluarga yang menggantungkan hidup dari kerja harian.
Haji Dirja menegaskan, dirinya tidak ingin Kuningan dikenal sebagai daerah yang mudah bergejolak. “Kalau kita bicara Kuningan Melesat, jangan hanya fisik dan programnya saja, tapi penanganan masalah rakyat juga harus melesat,” katanya.
Kini, warga Pasawahan dan Padabeunghar menunggu satu hal sederhana dari pemerintah daerah, kepastian. Bukan janji di udara, melainkan langkah nyata Bupati Kuningan yang bisa mengembalikan denyut kehidupan mereka. (ali)
