Persoalan yang paling sensitif muncul dalam penyaluran bantuan sosial. Sejumlah warga menilai bansos belum tepat sasaran akibat ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi nyata di lapangan. Dampaknya, kecemburuan sosial meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah mulai tergerus. Masalah serupa juga terjadi pada pendataan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dinilai belum transparan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ika menegaskan bahwa temuan di lapangan menjadi bahan evaluasi penting di tingkat provinsi. Ia mendorong pemerintah desa dan instansi terkait segera memperbaiki PJU, memperkuat koordinasi dukungan bagi kader PKK, serta membuka sosialisasi yang jelas terkait kebijakan PPPK.
Ia juga menekankan pentingnya verifikasi dan pendataan ulang bansos serta PIP secara objektif dan partisipatif agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Keberhasilan pembangunan desa bukan hanya soal anggaran, tetapi ketepatan sasaran, transparansi, dan sinergi semua pihak,” ujarnya.
Bagi warga Setianegara, lampu jalan yang padam hanyalah permukaan dari persoalan yang lebih dalam. Selama layanan publik belum berjalan optimal dan kepercayaan masyarakat belum pulih, gelapnya malam di desa itu akan terus menjadi pengingat bahwa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan rakyat. (ali)