“Saya melihat santri tidak hanya memahami demokrasi sebagai teori, tetapi juga mengaitkannya dengan etika dan tanggung jawab moral. Ini modal penting bagi masa depan bangsa,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran santri sebagai penyeimbang di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, kemampuan berpikir kritis dan budaya tabayun yang diajarkan di pesantren dapat menjadi benteng terhadap hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Lebih lanjut, Ika berkomitmen membawa aspirasi dan pandangan para santri ke ruang kebijakan. Ia menilai masukan terkait literasi digital, penguatan peran pemilih pemula, dan pendidikan demokrasi berkelanjutan perlu mendapat perhatian dalam program pembinaan generasi muda di tingkat provinsi.
“Kami di DPRD membutuhkan perspektif generasi muda, termasuk santri. Demokrasi yang sehat lahir dari partisipasi aktif warga yang beretika dan berpengetahuan,” ujarnya.
Secara keseluruhan, kegiatan berjalan lancar dan memberi dampak positif bagi penguatan pemahaman demokrasi di lingkungan pesantren. Nilai musyawarah, toleransi, dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan diharapkan semakin terinternalisasi dalam kehidupan santri, baik di dalam pesantren maupun saat kembali ke masyarakat.
Program “DPRD Mengabdi” sendiri dirancang untuk mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat sekaligus menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda, khususnya pemilih pemula. Melalui kegiatan ini, peserta diajak memahami bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga gaya hidup yang menuntut keadilan, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam berpikir.
Di aula pesantren yang sederhana itu, demokrasi dibahas bukan sebagai konsep yang jauh dan abstrak, melainkan nilai yang tumbuh dari tradisi dialog, adab, dan kebersamaan nilai-nilai yang telah lama hidup dalam keseharian para santri. (ali)
