KUNINGAN — Sejumlah persoalan sosial dan ekonomi mencuat dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E. Kegiatan yang digelar di Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kuningan itu dihadiri oleh perwakilan masyarakat, Lurah Kuningan, pengurus Aisyiyah, serta sejumlah tokoh masyarakat. Sabtu (11/10/2025).
Dalam forum dialog tersebut, warga menyampaikan sederet keluhan yang mereka anggap luput dari perhatian pemerintah daerah. Salah satunya menyangkut pencoretan penerima bantuan sosial tanpa penjelasan jelas dari instansi terkait.
“Banyak penerima PKH, PIP, dan BPNT yang tiba-tiba dihapus dari daftar tanpa alasan yang bisa diterima. Alasannya hanya karena sudah menerima bantuan selama lima tahun,” ungkap salah seorang warga dalam pertemuan itu.
Menurut penuturan warga, kebijakan tersebut membuat banyak keluarga miskin kehilangan akses terhadap bantuan di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya. Mereka berharap ada mekanisme evaluasi yang lebih transparan dan manusiawi sebelum keputusan pencoretan diambil.
Selain itu, muncul pula keluhan mengenai penonaktifan otomatis BPJS Kesehatan kategori gratis. Warga menilai, pemblokiran data tanpa pemberitahuan membuat masyarakat kesulitan ketika hendak berobat di fasilitas kesehatan.
“BPJS gratis tiba-tiba nonaktif, padahal kami tidak pernah mencabut. Akibatnya kami tidak bisa berobat,” kata salah satu peserta pertemuan.
Keluhan lain datang dari para pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Jalan Siliwangi yang terdampak kebijakan relokasi. Sejak direlokasi, omzet mereka menurun drastis karena lokasi baru dianggap kurang strategis.
