KUNINGAN — Sejumlah persoalan sosial dan ekonomi mencuat dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E. Kegiatan yang digelar di Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kuningan itu dihadiri oleh perwakilan masyarakat, Lurah Kuningan, pengurus Aisyiyah, serta sejumlah tokoh masyarakat. Sabtu (11/10/2025).
Dalam forum dialog tersebut, warga menyampaikan sederet keluhan yang mereka anggap luput dari perhatian pemerintah daerah. Salah satunya menyangkut pencoretan penerima bantuan sosial tanpa penjelasan jelas dari instansi terkait.
“Banyak penerima PKH, PIP, dan BPNT yang tiba-tiba dihapus dari daftar tanpa alasan yang bisa diterima. Alasannya hanya karena sudah menerima bantuan selama lima tahun,” ungkap salah seorang warga dalam pertemuan itu.
Menurut penuturan warga, kebijakan tersebut membuat banyak keluarga miskin kehilangan akses terhadap bantuan di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya. Mereka berharap ada mekanisme evaluasi yang lebih transparan dan manusiawi sebelum keputusan pencoretan diambil.
Selain itu, muncul pula keluhan mengenai penonaktifan otomatis BPJS Kesehatan kategori gratis. Warga menilai, pemblokiran data tanpa pemberitahuan membuat masyarakat kesulitan ketika hendak berobat di fasilitas kesehatan.
“BPJS gratis tiba-tiba nonaktif, padahal kami tidak pernah mencabut. Akibatnya kami tidak bisa berobat,” kata salah satu peserta pertemuan.
Keluhan lain datang dari para pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Jalan Siliwangi yang terdampak kebijakan relokasi. Sejak direlokasi, omzet mereka menurun drastis karena lokasi baru dianggap kurang strategis.
“Banyak pedagang yang rugi. Setelah dipindah, pembeli sepi. Kami berharap pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan itu,” ujar seorang pedagang yang hadir.
Selain soal bantuan sosial dan relokasi, warga juga mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama sayuran, yang berdampak pada pelaku usaha kecil dan warung makan. Beberapa bahkan mengaku terpaksa mengurangi produksi karena bahan baku semakin mahal dan kadang langka.
Menanggapi hal tersebut, Hj. Ika Siti Rahmatika menyampaikan apresiasi atas keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Ia menilai, masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.
“Semua masukan akan kami tampung dan dijadikan bahan rekomendasi. DPRD memiliki kewajiban mengawal agar kebijakan pemerintah daerah berpihak kepada masyarakat,” ujar Ika.
Selain persoalan ekonomi dan bansos, ia menyoroti pentingnya pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM dan masyarakat umum. Minimnya informasi mengenai pelatihan ketenagakerjaan dianggap sebagai salah satu penyebab rendahnya produktivitas dan daya saing lokal.
“Pemerintah daerah perlu memperluas akses dan informasi pelatihan agar masyarakat bisa mandiri dan produktif,” katanya.
Dari hasil pertemuan itu, Ika berjanji akan membawa seluruh aspirasi tersebut ke tingkat provinsi untuk menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi resmi. Ia menegaskan, pengawasan bukan sekadar formalitas, tetapi upaya memastikan kebijakan publik benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat kecil. (ali)
