“Penghargaan ini adalah simbol dari apresiasi kami terhadap dedikasi luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Pemkab Kuningan dalam menjaga kualitas dan inovasi JDIH. Kami berharap penghargaan ini dapat mendorong semua pihak untuk terus berinovasi dan meningkatkan kreativitas, serta berkontribusi dalam perkembangan sistem informasi hukum di seluruh Jawa Barat,” tambah Erwan Setiawan.
Proses seleksi penghargaan ini dilakukan dengan sangat ketat, diikuti oleh 59 anggota JDIH yang berasal dari berbagai instansi di Provinsi Jawa Barat. Penilaian mencakup JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD, serta Perguruan Tinggi. Dalam laporannya, Kepala Biro Hukum dan Setda Provinsi Jawa Barat, Yogi Gautama Jaelani, S.H., M.T, menjelaskan bahwa penilaian ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas dan akurasi dokumen hukum yang tersedia bagi masyarakat.
“JDIH bukan hanya soal penyediaan dokumen hukum, tetapi juga mengenai bagaimana dokumen tersebut dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tentu saja terpercaya. Kami memberikan penghargaan kepada Kabupaten Kuningan karena mampu menunjukkan komitmen tinggi dalam hal ini,” tutup Yogi Gautama.
Dengan penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan semakin terdorong untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan informasi hukum yang lebih baik. Tidak hanya menjadi pemicu semangat bagi Pemkab Kuningan, penghargaan ini juga diharapkan dapat menginspirasi kabupaten/kota lain di Jawa Barat untuk meningkatkan sistem dokumentasi hukum mereka, mendukung pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Penghargaan ini juga semakin meneguhkan langkah Kuningan dalam mewujudkan visi MELESAT (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, Tangguh). Dengan keterbukaan informasi hukum, pemerintah daerah memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan transparansi. Kuningan percaya bahwa transparansi adalah energi perubahan, dan kepastian hukum adalah fondasi keadilan. (ali)
