Munculnya kekhawatiran publik bahwa dapur tanpa SLHS akan ditutup pasca 30 Oktober 2025, dijawab Wahyu dengan tenang. Menurutnya, Satgas MBG Kuningan akan bertindak sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) resmi terkait mekanisme tindak lanjut.
“Kami tidak akan gegabah. Jika juknis menyebut dapur yang belum bersertifikat wajib ditutup sementara, kami akan laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun, jika ada ruang pembinaan, kami akan terus mendampingi hingga semua dapur laik operasi,” ujarnya.
Wahyu menegaskan bahwa penutupan bukan pilihan utama selama dapur pelaksana menunjukkan kesungguhan memperbaiki diri. “Prinsip kami jelas yaitu pembinaan lebih diutamakan daripada penutupan, selama ada progres nyata,” tegasnya.
Untuk memperkuat komitmen itu, Satgas MBG Kuningan juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Saat ini, 2.768 penjamah pangan telah mengikuti pelatihan keamanan pangan, sebagai bagian dari upaya memastikan standar higienitas tetap terjaga di seluruh lini produksi makanan.
Namun, Wahyu tak menutup kemungkinan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran berat. “Jika ada dapur yang benar-benar abai dan berpotensi membahayakan anak-anak penerima manfaat, tentu akan kami tutup sementara demi keselamatan bersama,” ujarnya.
Di tengah tekanan tenggat waktu dan sorotan publik, Satgas MBG Kuningan memilih jalan Tengah yaitu tegas namun tidak tergesa. “Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah kami berpihak pada keselamatan anak-anak, tanpa mengorbankan keberlanjutan program,” pungkas Wahyu. (ali)
