KUNINGAN – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya untuk memperkuat pendidikan politik sekaligus menjaga kondusivitas pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa.
Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Kuningan, Khadafi Mufti, mengatakan pihaknya akan menyesuaikan langkah dan program sesuai arahan pimpinan, termasuk memaksimalkan sinergi lintas sektor apabila tersedia anggaran pendidikan politik yang berkaitan dengan Pilkades.
“Jika terdapat anggaran untuk pendidikan politik, khususnya terkait Pilkades, kami akan bersinergi dengan perangkat daerah terkait, termasuk bersama Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kejari,” ujarnya, Jum’at, (3/6/2026).
Namun demikian, menurut Khadafi, upaya pendidikan politik tidak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan anggaran. Kesbangpol, kata dia, tetap dapat menjalankan pendekatan persuasif melalui silaturahmi dan komunikasi langsung dengan masyarakat maupun para pemangku kepentingan di desa.
“Ketika tidak ada anggaran, kami tetap hadir melalui pendekatan personal, bersilaturahmi sambil berdiskusi dan saling mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi yang sehat. Kami juga bisa bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan dengan menitipkan materi pendidikan politik apabila ada kegiatan atau program terkait Pilkades,” katanya.
Khadafi juga mengingatkan pentingnya persiapan yang matang untuk mengantisipasi potensi konflik selama proses Pilkades berlangsung. Menurutnya, Pilkades merupakan wujud demokrasi masyarakat desa dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan wilayahnya.
Ia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa memiliki peran strategis sebagai fondasi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.
Oleh karena itu, baginya, momentum Pilkades harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baik, transparan, dan demokratis dengan pengawasan dari seluruh elemen masyarakat. Selain itu, ketenteraman dan keamanan harus dijaga bersama agar pelaksanaan Pilkades berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin desa yang memiliki kapasitas serta integritas.
“Komponen-komponen yang ada di desa harus diaktifkan kembali untuk menjaga kondusivitas Pilkades. Dengan keterlibatan semua pihak, kami optimistis pesta demokrasi desa di Kabupaten Kuningan dapat berlangsung aman, damai, dan berkualitas,” tutupnya.
