KUNINGAN – Pertemuan antara Pemerintah Daerah dengan PT Taspen yang dilakukan pada Selasa, (21/4/2026) di Ruang Kerja Bupati Kuningan menjadi sorotan publik di tengah isu dugaan penyelewengan dana Taspen P3K. Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar menegaskan pertemuan tidak membahas isu tersebut.
Hal itu disampaikan usai menghadiri kegiatan kunjungan Dirjen Bina Lavotas Kementerian Tenaga Kerja, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuningan, Rabu, (22/4/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tengah diselesaikan, sehingga kata dia, pertemuan tersebut tidak dalam posisi untuk membahas lebih jauh mengenai dugaan penyelewengan dana Taspen P3K.
“Tidak ada kaitannya. Itu kan sedang diproses. Ini murni soal penawaran perlindungan bagi pegawai yang belum tercover,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan penawaran program dari PT Taspen bagi pegawai Non ASN. Menurutnya, program tersebut dinilai memberi kepastian dan ketenangan kerja. Namun di sisi lain, pihaknya menegaskan tidak akan memaksakan partisipasi kepada para pegawai.
“Tidak bisa dipaksakan. Ini ranah personal. Mau ikut atau tidak, itu hak mereka,” tegasnya.
Bupati Dian mengakui bahwa kesejahteraan pegawai non ASN selama ini masih menjadi persoalan klasik. Tidak hanya soal besaran gaji atau tunjangan, tetapi juga minimnya perlindungan terhadap risiko kerja dan masa depan.