KUNINGAN – Proses rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Kuningan kembali memanas. Ketua Bawaslu Kuningan, Firman, melakukan walk out dari forum rekap lanjutan yang digelar di Aula KPU Kuningan, Senin, 4 Maret 2024. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap belum diberikannya akses untuk mencermati dokumen D Hasil sebelum ditandatangani.
Padahal, menurut Firman, kesepakatan dalam pleno sebelumnya di Hotel Horison Tirta Sanita menegaskan bahwa Bawaslu diberi ruang untuk melakukan pencermatan terhadap data tersebut.
“Sampai pukul 10 tadi kami belum diberikan akses D Hasil. Kami khawatir kesalahan input di tingkat kecamatan terulang di kabupaten,” ujar Firman.
Selama empat hari pleno sebelumnya di Hotel Horison, Bawaslu menemukan banyak kesalahan penempatan perolehan suara antar caleg, meski umumnya masih dalam lingkup partai yang sama.
Namun temuan yang paling signifikan menurutnya, berasal dari sejumlah kecamatan. Di Cidahu, terdapat lebih dari 130 kesalahan input, sementara di Ciawi hampir 562 kesalahan ditemukan oleh Panwascam saat melakukan penyandingan data.
“Ini bukan soal manusianya saja, tapi sistem juga bisa berubah. Itu yang harus kami cermati,” tambah Firman.
Firman menegaskan, walk out dilakukan bukan untuk menghambat proses rekapitulasi, melainkan bagian dari fungsi pengawasan yang diamanatkan undang-undang. Ia menolak menandatangani hasil rekap tanpa pencermatan lebih dulu.
Sementara itu, Ketua KPU Kuningan, Asep Budi Hartono alias Buhar, menjelaskan bahwa agenda hari ini adalah singkronisasi data, mengingat sebelumnya pleno dilakukan dengan menghadirkan Panwascam dan PPK.
“Kemarin dua panel ditampilkan, sekarang waktunya disingkronisasi. Kalau sudah final, prosesnya lanjut ke provinsi,” kata Buhar.
Terkait walk out Firman, Buhar mengakui adanya keterlambatan teknis. Ia menyebut operator lembur hingga larut malam untuk menggabungkan dua panel data hasil rekap, sehingga belum siap pagi ini.
“Baru selesai siang ini. Kami maklumi kejadian tadi, dan berharap bisa diterima semua pihak,” ujarnya.
Ketegangan antara dua lembaga penyelenggara pemilu ini menjadi sorotan publik Kuningan. Transparansi dan ketelitian dalam penghitungan suara kembali dipertanyakan, sementara publik berharap proses demokrasi tidak terciderai oleh kesalahan sistem ataupun kelalaian teknis. (ali)
