“Demo ini bukan hanya dari Kuningan atau Jawa Barat, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Kita sama-sama berjuang demi kepastian nasib honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun,” tegas Zul.
Aksi ini mendapat dukungan dari berbagai komunitas tenaga honorer dan calon PPPK di seluruh Indonesia. Sejumlah koordinator aksi menyatakan, penundaan ini mencederai semangat reformasi birokrasi dan menambah beban psikologis bagi para honorer yang telah lama menunggu kejelasan status.
Keputusan MenPAN-RB untuk menunda pengangkatan PPPK tahun 2024 disebut-sebut karena masalah anggaran dan kesiapan daerah. Namun, di lapangan, para tenaga honorer yang sudah dinyatakan lulus seleksi merasa kebijakan ini tidak adil, karena proses rekrutmen sudah berjalan panjang dan memakan biaya.
“Ini bukan hanya masalah birokrasi, tapi soal keadilan dan kemanusiaan. Mereka sudah lulus, tapi sekarang statusnya digantung,” ujar salah satu calon PPPK asal Kuningan.
Dengan aksi ini, para peserta berharap pemerintah pusat segera mencabut kebijakan penundaan, dan mengangkat para calon PPPK yang sudah lolos seleksi. (ali)
