“Ini bukan soal penghijauan, tapi soal perubahan tata guna lahan. Alam memiliki hukum yang tidak bisa dinegosiasikan. Ketika daya dukung lingkungan dilampaui demi kepentingan bisnis, konsekuensinya nyata: erosi, longsor, hingga penurunan debit sumber air,” ujarnya.
Kecurigaan Aang kian menguat saat meninjau pembangunan jalan beton dengan alat berat di area seluas 20 hektare yang diklaim perusahaan sebagai program pembibitan tanaman atau arboretum. Baginya, klaim tersebut sulit diterima secara logika ekologis.
“Kalau tujuannya memang arboretum, mengapa harus membangun jalan lebar dan membeton akses secara masif? Lebih jujur jika dikatakan area itu disiapkan untuk pengembangan wisata lanjutan,” ucapnya ketus.
Ia mengingatkan bahwa meskipun lahan tersebut milik pribadi, skala pemanfaatannya yang luas di kawasan strategis penyangga Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menuntut transparansi publik. Penggunaan istilah “penghijauan” sering kali menjadi kedok untuk melegitimasikan aktivitas komersial yang secara drastis mengubah bentang alam asli.
Kasus Arunika Palutungan kini menjadi simbol tarik-menarik antara logika bisnis pariwisata dan prinsip konservasi. Aang mengajak masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk lebih kritis dan tidak mudah terbuai oleh istilah-istilah pro-lingkungan yang digunakan sebagai alat pemasaran.
Menurutnya, pembangunan sah-sah saja berjalan, namun harus dibarengi dengan kejujuran. Publik berhak bertanya, penghijauan ini dilakukan untuk memulihkan fungsi alam, atau hanya untuk estetika bisnis demi latar belakang foto wisatawan?
“Mari kita bernarasi untuk mencerdaskan, bukan membodohi. Keseimbangan antara ekonomi dan ekologi adalah syarat mutlak agar Ciremai tetap menjadi gunung yang hidup, bukan sekadar komoditas wisata yang dieksploitasi habis-habisan,” pungkas Aang menutup pembicaraan. (ali)
