“Masyarakat lebih menyoroti kebutuhan infrastruktur, ekonomi, layanan publik, dan keamanan dalam menilai Bupati,” tuturnya.
Topik menyinggung bahwa angka tersebut tampak tidak sesuai dengan dinamika masyarakat, baik di dunia nyata maupun media sosial. Menurutnya, jika belakangan ini seolah ramai di medsos atau percakapan warung kopi tentang ketidakpuasan kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, angka tersebut tidak akan lebih besar dari presentase negatif, yaitu 11 persen atau sekitar 9 – 10 ribu orang.
“Kalau dicek dinamika kekurangpuasan masyarakat, baik langsung atau di medsos, saya pernah tanya angkanya kurang dari 10.000 orang. Dan angka itu sesuai dengan hasil riset kami, 11 persenan,” terangnya.
Mengenai penilaian dan pendapat masyarakat tersebut, Topik juga menyebut bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi opini masyarakat. Beberapa di antaranya efek ekor jas kinerja KDM dalam infrastruktur dan pendidikan, untuk eksekutif dan dinamika politik nasional untuk para anggota DPRD Kuningan.
Selain itu, psikologi responden yang disebut tidak mau ambil pusing dengan penilaian yang diberikan, sehingga memberikan angka standar, juga diakui bisa mempengaruhi. Hanya saja pihaknya sudah memastikan bahwa wawancara yang dilakukan tim surveyor sudah disiapkan supaya penggalian data tidak sembarangan atau asal jawab. (Ceng)
