Di sektor kesehatan, pelayanan publik disebut masih sangat lemah. Kasus layanan RS Linggajati salah satunya, menjadi bukti bahwa layanan pemerintah di bidang tersebut belum serius atau optimal.
Kemudian, lanjut Dhika, ketidakadilan juga terjadi dalam akses internet. Maraknya wifi ilegal dinilai sebagai bukti bahwa akses internet resmi tidak merata dan belum menjangkau pelosok. Akibatnya, ruang digital justru dibajak oleh kepentingan kelompok tertentu.
“Internet dan parkir liar, pungutan liar, dan pengelolaan ruang kota yang tidak tertib juga mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat kecil. Para petani, pedagang kecil, dan UMKM masih berjuang sendiri tanpa dukungan signifikan dari pemerintah,” ungkapnya.
Kemudian, Dhika juga menilai, kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan bukan sekadar persoalan administrative. Menurutnya, hal itu mencerminkan stagnasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Kuningan.
“Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat kecil merasa diperhatikan, hak dasar terpenuhi, dan pemerintah bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan bersama,” pungkasnya. (Icu)
