Dalam dialognya dengan petani lokal, Ika juga menyoroti tantangan klasik sektor pangan: ketidakpastian produksi, minimnya akses sarana pertanian, sampai lemahnya perlindungan harga di tingkat petani. Menurutnya, kondisi tersebut bisa diatasi jika perbaikan data dilakukan secara serius.
Ketersediaan data produksi yang akurat, mulai dari luas tanam, potensi panen, hingga pergerakan distribusi, menjadi fondasi utama kebijakan pangan yang efektif. “Jika data kuat, program bisa tepat sasaran, dan harga jauh lebih mudah dikendalikan,” ujarnya.
Ika berharap Gerakan Pangan Murah tidak hanya hadir sesekali sebagai respons terhadap gejolak harga, tetapi menjadi program rutin di berbagai desa, terutama di wilayah yang rentan tekanan ekonomi. Konsistensi penyelenggaraan program seperti GPM memberikan kepastian jangka panjang bagi masyarakat terkait akses pangan.
“Kami di DPRD Jabar akan terus mendorong program-program yang berpihak pada masyarakat dan memastikan pemerintah hadir ketika dibutuhkan,” tutupnya.
Gerakan Pangan Murah di Cikadu hari itu mencerminkan bagaimana kebijakan publik bekerja langsung di lapangan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pesan Ika Siti menjadi pengingat bahwa stabilitas pangan tidak boleh diabaikan, karena dari pangan, ketenangan sosial masyarakat berakar. (ali)
