Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan di era digital menuntut dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat. Salah satu isu krusial yang disoroti adalah perlindungan hak kekayaan intelektual dan legalitas produk. Menurut dia, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya sertifikasi, pendaftaran merek, dan standardisasi produk.
“Di tengah maraknya perdagangan digital, perlindungan merek itu bukan pilihan, tapi keharusan. Kami berharap Kemenperin dapat menghadirkan bimbingan teknis dan fasilitasi langsung di Cirebon agar produk lokal tidak mudah ditiru atau diklaim pihak lain,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian H. Faisol Riza menyambut positif langkah-langkah yang telah dilakukan Pemkot Cirebon. Ia menilai Cirebon memiliki potensi industri yang besar dan dikelola dengan pendekatan administratif yang cukup rapi. Menurut dia, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan nasional benar-benar berdampak langsung bagi pelaku usaha di lapangan.
“Kami melihat semangat yang kuat dari pemerintah daerah. Ini penting agar program kementerian tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh industri kecil dan menengah di daerah,” ujar Faisol Riza.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih konkret antara Kementerian Perindustrian dan Pemkot Cirebon, guna mendorong industri lokal tumbuh lebih tangguh dan berdaya saing hingga ke pasar internasional. (frans)
