KUNINGAN — Klaim sepihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan yang menyatakan sanggup melunasi Tunjangan Hari Raya (THR) dan TPP tanpa utang pihak ketiga menuai reaksi skeptis. Pengamat kebijakan publik, Sujarwo atau yang akrab disapa Mang Ewo menilai pernyataan tersebut sebagai kabar baik yang sekaligus menyimpan tanda tanya besar.
Jika skema pembayaran tanpa pinjaman bank itu benar-benar terealisasi, Mang Ewo menyebutnya sebagai prestasi manajemen arus kas yang luar biasa. Namun, ia mewanti-wanti agar keberhasilan ini tidak hanya menjadi “lipstik” di permukaan, sementara urat nadi operasional di tingkat bawah justru mengalami pendarahan.
“Jika memang Pemkab Kuningan mampu memenuhi kewajiban puluhan miliar itu tanpa mengetuk pintu bank, tentu patut diapresiasi. Namun, klaim ini harus diuji dengan transparansi yang benderang,” ungkap Mang Ewo saat ditemui, Rabu (11/3/2026).
Paradoks Ganti Uang (GU) yang Macet
Pernyataan pemerintah daerah tersebut terasa kontras dengan realitas yang dialami Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam beberapa bulan terakhir. Mang Ewo menyoroti bagaimana narasi “kemiskinan anggaran” begitu kencang berembus hingga mengakibatkan tersendatnya pencairan Ganti Uang (GU).
Dampaknya tidak main-main. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaporkan kelimpungan memenuhi kebutuhan dasar. Mulai dari tunggakan listrik, tagihan air, hingga biaya operasional harian yang nyaris lumpuh. Fenomena ini menciptakan paradoks: pemerintah tampak “dermawan” dalam belanja pegawai, namun “pelit” dalam membiayai roda pelayanan publik.
“Selama ini masyarakat dan aparatur disuguhi narasi bahwa anggaran sedang dalam tekanan hebat. Pencairan GU macet hingga operasional SKPD terganggu. Jadi, kalau tiba-tiba Pemkab mampu melunasi TPP dan THR dalam jumlah masif, ini tentu menjadi ‘obat’ yang mengejutkan,” sindirnya.
Mendesak Transparansi Sumber Dana
Mang Ewo mendesak Kepala BPKAD untuk tidak sekadar memberikan pernyataan normatif. Publik, menurutnya, berhak mengetahui dari mana sumber dana segar itu berasal secara mendetail. Keterbukaan ini krusial untuk menepis spekulasi liar mengenai adanya “aksi geser” anggaran yang tidak sehat.
Ia khawatir, kemandirian bayar THR ini merupakan hasil dari pengalihan alokasi program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, seperti perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah atau sektor pelayanan kesehatan.
“Alangkah elok jika dijelaskan secara rinci sumber anggarannya. Jangan sampai publik berburuk sangka bahwa uang itu didapat dari menunda rehabilitasi jalan atau memotong program yang bersentuhan dengan kebutuhan mendasar masyarakat,” tegas Mang Ewo.
Baginya, akuntabilitas bukan sekadar angka yang terlunasi, melainkan kejujuran dalam prioritas belanja. Tanpa penjelasan yang terang benderang, klaim prestasi fiskal ini hanya akan dianggap sebagai upaya menjaga citra politik di tengah kondisi keuangan daerah yang sebenarnya masih tertatih. (red)