KUNINGAN — Panggung birokrasi Kabupaten Kuningan kini sedang menanti babak final. Setelah menyaring lebih dari 60 birokrat melalui saringan ketat Management Talenta, kini muncul 12 nama “pejuang” eselon III-A yang bersiap naik kelas ke kursi panas eselon II-B. Namun, bagi Sujarwo pengamat kebijakan publik yang lebih kondang disapa Mang Ewo deretan nama ini bukan hanya daftar administratif, melainkan pertaruhan kredibilitas kepemimpinan Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani.
Mang Ewo melihat, munculnya 12 pejabat dari berbagai SKPD, mulai dari Setda hingga Badan dan Kecamatan, memang patut diapresiasi sebagai langkah modernisasi birokrasi. Namun, ia memberi catatan tebal, jangan sampai mekanisme ini hanya menjadi “karpet merah” bagi titipan kekuasaan.
“Proses yang melibatkan pakar perguruan tinggi ternama di Jawa Barat ini harus dipastikan murni kompetensi. Jangan sampai Panitia Seleksi (Pansel) hanya menjadi tukang stempel untuk memunculkan nama-nama pesanan pengambil kebijakan,” tegas Mang Ewo, Senin (27/4/20026).
Menurut Mang Ewo, target akhir untuk memunculkan empat nama terbaik guna mengisi pucuk pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah ujian integritas bagi sistem yang dibangun. Ia menekankan bahwa jabatan eselon II-B menuntut sosok yang tidak hanya mumpuni secara intelektual, tetapi juga memiliki rekam jejak prestasi yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
“Kita butuh sosok yang mumpuni, bukan hanya birokrat yang pandai mencari muka. Empat orang terpilih nanti haruslah mereka yang benar-benar bisa bekerja optimal dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang makin kritis,” tambah sosok yang dikenal tajam dalam mengkritisi kebijakan daerah ini.
Bagi Mang Ewo, risiko terbesar dari salah pilih jabatan bukan hanya pada lambatnya penyerapan anggaran, melainkan pada rusaknya citra duet Dian-Tuti sebagai nakhoda eksekutif. Ia mengingatkan agar Pimpinan Daerah tidak memiliki “beban perasaan” untuk mengevaluasi, bahkan mencopot pejabat yang terbukti tidak becus di kemudian hari.
“Jika birokrat hasil manajemen talenta ini ternyata tak bisa kerja, Pimpinan tertinggi jangan ragu untuk segera mengganti. Membiarkan sosok yang menjadi trouble maker di posisi strategis hanya akan memperburuk reputasi Bupati dan Wakil Bupati di mata rakyat,” cetusnya.
Mang Ewo menutup analisisnya dengan peringatan keras: posisi pimpinan OPD adalah instrumen pelayan rakyat, bukan hadiah untuk orang-orang “pilihan” dalam arti sempit. Kini, publik Kuningan menunggu apakah 12 nama ini benar-benar membawa angin perubahan, atau sekadar wajah lama dalam kemasan sistem yang baru. ***
