
KABUT ASAP akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan. Di balik asap yang melintasi batas negara, ada persoalan yang lebih besar, siapa yang menguasai lahan, siapa yang memperoleh keuntungan, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan, dan siapa yang akhirnya harus membayar kerugiannya?
Indonesia memiliki wilayah dan sumber daya alam yang menjadi lokasi kegiatan usaha. Izin konsesi diterbitkan oleh otoritas Indonesia. Ketika kebakaran terjadi, masyarakat Indonesia pula yang menghadapi gangguan kesehatan, aktivitas ekonomi yang terganggu, kerusakan lingkungan, serta beban biaya pemadaman dan pemulihan.
Namun, struktur usaha tidak selalu berhenti di batas wilayah Indonesia. Kepemilikan perusahaan, perusahaan induk, pembiayaan, jaringan perdagangan, dan penerima manfaat ekonomi dapat terhubung dengan negara lain.
Di sinilah persoalan kabut asap lintas batas perlu dilihat lebih jauh. Jangan sampai kerusakan terjadi di Indonesia, keuntungan usaha mengalir melintasi negara, tetapi beban kerugiannya terus ditanggung rakyat.
Pertanyaannya bukan sekadar dari negara mana modal berasal. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, siapa yang mengendalikan kegiatan usaha, siapa yang terbukti melakukan pelanggaran, dan apakah hukum benar-benar mampu meminta pertanggungjawabannya?
Singapura memiliki Transboundary Haze Pollution Act (THPA) sejak 2014. Undang-undang ini memberikan dasar bagi pemerintah Singapura untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran asap yang berdampak di negaranya, termasuk kegiatan usaha yang berlangsung di luar wilayah Singapura.
Pada Oktober 2026, National Environment Agency (NEA) mengirimkan Preventive Measures Notices kepada sepuluh perusahaan Indonesia. Selain itu, sepuluh perusahaan yang terdaftar di Singapura dan memiliki hubungan usaha atau afiliasi dengan kegiatan konsesi di Indonesia juga menerima pemberitahuan permintaan informasi dan dokumen.
Langkah ini penting. Singapura mulai memperhatikan bukan hanya lokasi kebakaran, melainkan juga hubungan korporasi lintas negara. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa surat pemberitahuan bukan putusan bersalah. Perusahaan yang menerima pemberitahuan tidak otomatis terbukti menjadi penyebab kebakaran atau kabut asap.
Ada fakta yang justru harus menjadi perhatian. Laporan Channel NewsAsia pada 30 Oktober 2026 menyebutkan bahwa sejak THPA berlaku, belum ada perusahaan maupun direktur yang dituntut berdasarkan undang-undang tersebut. Beberapa penyelidikan sejak 2015 juga masih menyisakan persoalan pembuktian dan kerja sama lintas yurisdiksi.
Pada 4 November 2026, pemerintah Singapura mengajukan Transboundary Haze Pollution (Amendment) Bill 2026. Rancangan perubahan tersebut mencakup peningkatan denda maksimum dari S$2 juta menjadi S$20 juta, kemungkinan penalti perdata hingga S$10 juta, serta penguatan kewenangan penyelidikan dan pengawasan hubungan komersial.
Namun, terdapat hal yang perlu diluruskan. Pada 4 November 2026, RUU tersebut baru dibacakan untuk pertama kali. Pengajuan RUU tidak sama dengan pemberlakuan undang-undang. Ketentuan perubahannya masih harus mengikuti proses legislasi dan ketentuan mulai berlaku sebagaimana diatur dalam RUU.
Ini merupakan perkembangan penting, tetapi kekuatan undang-undang tetap harus diuji melalui pelaksanaan. Besarnya ancaman denda tidak otomatis membuktikan bahwa penegakan hukum telah berhasil.
Ada satu persoalan yang tidak boleh luput. Apabila perusahaan dijatuhi denda di Singapura, apakah masyarakat Indonesia yang terdampak otomatis memperoleh kompensasi? Tentu tidak. Denda yang masuk ke kas negara Singapura tidak serta-merta menjadi ganti rugi bagi warga Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan, kehilangan penghasilan, atau kerusakan lingkungan.
Karena itu, ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak cukup dilihat dari besarnya denda. Harus ditanyakan pula apakah pihak yang bertanggung jawab benar-benar terbukti, apakah keuntungan dari pelanggaran dapat ditelusuri, dan apakah kerugian masyarakat di negara tempat kebakaran terjadi ikut memperoleh penyelesaian.
Indonesia juga harus membuktikan bahwa hukum bekerja. Kritik terhadap negara tetangga tidak boleh membuat Indonesia merasa telah menyelesaikan persoalan di dalam negeri.
Pada 19 Oktober 2026, Kementerian Kehutanan mengumumkan bahwa 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif terkait areal terbakar seluas 12.926,74 hektare. Sanksi tersebut mencakup pembekuan izin disertai kewajiban pemulihan ekosistem, perintah pemulihan, hingga pencabutan izin.
Dalam perkembangan proses pidana, pemerintah juga mengumumkan penetapan dua korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan karhutla pada 30 Oktober 2026, yakni PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah.
Langkah ini patut dicatat sebagai perkembangan penegakan hukum. Namun, status tersangka bukan putusan bersalah. Proses pembuktian tetap harus berjalan sesuai hukum.
Ada pula persoalan transparansi data. Publikasi resmi Kementerian Kehutanan pada 19 Oktober menyebut 125 subjek hukum dalam proses pidana, sedangkan publikasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan pada tanggal yang sama menyebut 120 subjek hukum. Perbedaan jumlah tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memperoleh gambaran yang akurat tentang perkembangan penanganan perkara.
Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah putusan pengadilan dalam perkara kerusakan lingkungan akibat Karhutla. Dalam perkara PT Tiesico Cahaya Pertiwi, putusan ganti rugi sekitar Rp467,84 miliar dikuatkan pada tingkat banding pada Juni 2025. Dalam perkara PT Banyu Kahuripan Indonesia, Pengadilan Tinggi Jakarta pada Juli 2025 menjatuhkan putusan ganti rugi sekitar Rp282,88 miliar.
Tetapi, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar besarnya angka putusan, apakah uang tersebut sudah dibayar dan kewajiban pemulihan sudah dilaksanakan?
Putusan pengadilan tidak boleh diperlakukan seolah-olah sama dengan uang yang telah diterima negara. Perintah pemulihan juga tidak berarti ekosistem sudah kembali pulih.
Laporan Greenpeace Indonesia pada 2024 mengenai perkara Karhutla periode 2015–2023 memperlihatkan adanya kesenjangan antara putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi. Laporan tersebut mencatat sejumlah putusan berkekuatan hukum tetap dengan nilai sekitar Rp6,1 triliun, tetapi pembayaran penuh oleh perusahaan masih terbatas pada saat laporan diterbitkan.
Data tersebut merupakan gambaran historis dan perlu diperbarui untuk mengetahui perkembangan sampai 2026. Namun, persoalan dasarnya tetap relevan: penegakan hukum tidak selesai ketika hakim mengetuk palu. Hukum baru menunjukkan hasil ketika putusan dilaksanakan, kerugian dibayar, dan lingkungan dipulihkan.
Lebih jauh lagi, keadilan lingkungan tidak hanya menyangkut kerugian negara. Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, kehilangan pendapatan, dan dampak sosial juga harus memperoleh perhatian. Kemenangan negara dalam gugatan lingkungan tidak otomatis menyelesaikan hak korban secara individual.
Bagaimana dengan Malaysia?
Dalam pernyataan pemerintah Malaysia di Dewan Rakyat pada 5 November 2026, pemerintah menyampaikan bahwa ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) tidak menyediakan mekanisme penegakan hukum antarnegara maupun mekanisme tuntutan kompensasi.
AATHP selama ini lebih menekankan kerja sama, pertukaran informasi, pencegahan, peringatan dini, dan bantuan antarnegara. Penegakan hukum terhadap perusahaan tetap bergantung pada hukum domestik masing-masing negara.
Pernyataan tersebut menunjukkan keterbatasan penting dalam kerja sama regional ASEAN. Ketika kabut asap melintasi batas negara, dampaknya dapat dirasakan masyarakat di beberapa negara. Namun, instrumen regional belum menyediakan mekanisme yang secara langsung menjamin pertanggungjawaban dan kompensasi antarnegara.
Bukan berarti Malaysia tidak memiliki instrumen hukum domestik atau tidak melakukan upaya apa pun. Persoalannya adalah belum tersedianya mekanisme regional yang cukup kuat untuk memastikan bahwa pihak yang terbukti menyebabkan pencemaran lintas batas dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif.
Indonesia dan Singapura pada 27 Oktober 2026 juga mengumumkan rencana pembentukan satuan tugas bersama. Kerja sama tersebut diarahkan pada pertukaran data perusahaan, intelijen keuangan, pengumpulan bukti lintas negara, dan kemungkinan penelusuran aset.
Ini peluang yang harus dimanfaatkan. Namun, pengumuman pembentukan satuan tugas belum sama dengan keberhasilan pemulihan aset atau penyelesaian perkara. Publik perlu mengetahui hasil konkretnya: berapa data perusahaan yang berhasil diverifikasi, berapa aliran dana yang ditelusuri, dan berapa perkara yang dapat dilanjutkan ke proses hukum.
ASEAN tidak cukup hanya memiliki kesepakatan dan pertemuan rutin. Kerja sama regional harus mampu menjawab persoalan pembuktian, pertanggungjawaban, pemulihan lingkungan, dan perlindungan masyarakat terdampak.
Menelusuri Rantai Tanggung Jawab
Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan Karhutla adalah struktur korporasi yang kompleks. Perusahaan pemegang konsesi dapat terhubung dengan perusahaan induk, pemegang saham, pengurus, pemberi pembiayaan, jaringan perdagangan, dan penerima manfaat akhir.
Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya berhenti pada nama badan hukum yang tercantum dalam izin. Penegak hukum perlu menelusuri siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mengendalikan operasional, siapa yang mengetahui atau membiarkan pelanggaran, dan siapa yang menikmati keuntungan ekonomi.
Tentu, hubungan kepemilikan atau afiliasi bisnis tidak otomatis membuktikan kesalahan perusahaan induk atau pemegang saham. Pertanggungjawaban harus didasarkan pada peran dan bukti yang sah. Namun, kompleksitas struktur perusahaan juga tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan pihak yang benar-benar bertanggung jawab lolos dari proses hukum.
Indonesia harus memperkuat keterbukaan data konsesi, kepemilikan manfaat, pengawasan lingkungan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Kerja sama dengan negara lain harus digunakan untuk memperkuat pembuktian, bukan menggantikan tanggung jawab penegakan hukum Indonesia.
Kedaulatan negara bukan sekadar hak untuk menolak campur tangan pihak luar. Kedaulatan juga merupakan kewajiban melindungi rakyat, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, dan memastikan hukum berlaku bagi setiap pihak yang terbukti melanggar.
Pada akhirnya, Singapura harus membuktikan bahwa undang-undangnya mampu menghasilkan penindakan nyata. Malaysia perlu mendorong kerja sama regional yang lebih efektif. Indonesia sendiri harus menunjukkan bahwa sanksi, penyidikan, dan putusan pengadilan benar-benar berujung pada pembayaran, pemulihan, serta keadilan bagi masyarakat.
Jangan sampai tanah dan sumber daya berada di Indonesia, keuntungan usaha mengalir melintasi negara, tetapi kerusakan ekologis, gangguan kesehatan, dan kerugian ekonomi terus dibebankan kepada rakyat. Negara tidak cukup hanya menunjukkan bahwa hukum telah dibuat. Negara harus membuktikan bahwa hukum bekerja.
Jangan hanya mencari api. Telusuri rantai modal, pengendalian, keuntungan, tanggung jawab, dan pemulihan.***
Penulis: Yadi Suryadi || Akademisi
SUMBER
1. National Environment Agency (NEA), Singapura. (23 Oktober 2026). Pemberitahuan kepada sepuluh perusahaan Indonesia dan sepuluh perusahaan terdaftar di Singapura berdasarkan THPA.
2. Singapore Statutes Online. (4 November 2026). Transboundary Haze Pollution (Amendment) Bill 2026.
3. Channel NewsAsia. (30 Oktober 2026). Laporan mengenai perkembangan penyelidikan dan belum adanya penuntutan berdasarkan THPA.
4. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (19 Oktober 2026). Siaran pers mengenai 32 perusahaan yang dikenai sanksi administratif dan proses pidana terhadap subjek hukum terkait karhutla.
5. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. (30 Oktober 2026). Siaran pers mengenai penetapan PT MAP dan PT GAP sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan karhutla.
6. Bernama. (5 November 2026). Pernyataan pemerintah Malaysia mengenai keterbatasan AATHP dalam mekanisme penegakan hukum antarnegara dan tuntutan kompensasi.
7. Reuters. (27 Oktober 2026). Laporan mengenai rencana pembentukan satuan tugas bersama Indonesia–Singapura untuk penanganan kabut asap lintas batas.
8. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan perkara PT Tiesico Cahaya Pertiwi, Nomor 44/Pdt.G/LH/2024/PN Jmb.
9. KLH/BPLH Republik Indonesia. (9 Juli 2025). Informasi putusan perkara lingkungan hidup terhadap PT Banyu Kahuripan Indonesia.
10. KLH/BPLH Republik Indonesia. (1 Juli 2025). Informasi perkembangan gugatan lingkungan hidup dan pemulihan ekosistem.
11. Greenpeace Indonesia. (2024). Laporan mengenai perkembangan gugatan perdata karhutla dan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan periode 2015–2023.


