Memburu ‘Mens Rea’ di Komisi IV
Meski data angka sudah terpampang nyata, DPRD Kuningan nampaknya masih berhati-hati dalam menentukan sikap politik. Zul menyatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah borok anggaran ini terjadi karena unsur kesengajaan (mens rea) atau sekadar kelalaian administratif yang fatal.
Pembahasan kini bergeser ke meja Komisi IV DPRD Kuningan. Komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat ini tengah melakukan pendalaman intensif sebelum memanggil “tuan rumah” dari Dinas Pendidikan. “Kami belum bisa menyimpulkan ada niat jahat atau tidak. Yang jelas, Komisi IV sedang membedah dokumen tersebut secara mikro. Dalam waktu dekat, jajaran Dinas Pendidikan akan kami panggil untuk klarifikasi terbuka,” tambah Zul.
Tanggung Jawab Jabatan, Bukan Individu
Satu poin yang ditekankan Zul adalah prinsip tanggung jawab institusional. Baginya, siapapun yang saat ini duduk di kursi panas Kepala Dinas Pendidikan, beban untuk menyelesaikan temuan BPK tetap melekat pada lembaga, bukan semata-mata pada individu pimpinan yang menjabat saat kegiatan itu berlangsung.
Ia menuntut seluruh jajaran di Dinas Pendidikan untuk bersikap kooperatif dan proaktif, tanpa harus menunggu dipanggil berkali-kali oleh legislatif. Fokus utama saat ini adalah menyelamatkan uang negara agar tata kelola anggaran pendidikan di Kuningan kembali ke jalur yang benar.
“Ini tanggung jawab institusi. Siapapun nahkodanya, dia harus memastikan persoalan ini tuntas sesuai rekomendasi BPK. DPRD akan terus mengawal proses ini agar tidak ada lagi dana pendidikan yang keluar dari jalur transparansi,” pungkas Zul mengakhiri pembicaraan. (ali)