“Anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk percepatan pembangunan jalan akhirnya harus kita geser,” jelasnya.
Kondisi tersebut menempatkan Pemda pada posisi yang tidak mudah, antara menjaga keberlangsungan tenaga kerja P3K dan tetap menjalankan program pembangunan daerah secara optimal.
Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya perhatian dan solusi dari pemerintah pusat. Salah satunya melalui penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) agar beban daerah dapat lebih seimbang dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
“Kami berharap ke depan ada kebijakan yang sejalan, terutama dalam hal dukungan anggaran, sehingga daerah tidak terlalu terbebani,” tutupnya. (Icu)