Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan (dan Pemerintah Provinsi, red) merelokasi Gelanggang Pemuda dari kawasan pusat kota merupakan potret nyata kegagalan dalam merancang perencanaan kota yang partisipatif dan berbasis makna.
Gedung tersebut bukan sekadar bangunan tua, melainkan simbol kolektif sejarah gerakan pemuda yang hidup berdampingan dengan denyut ruang publik dan aktivitas ekonomi rakyat.
Pemindahan gedung ini telah menghilangkan simpul edukatif yang mengaitkan sejarah lokal dengan identitas ruang kota. Kini, Taman Kota kehilangan daya tariknya—baik sebagai ruang interaksi sosial, titik temu komunitas, maupun kawasan kuliner dan UMKM yang pernah hidup berdampingan dengan semangat sejarah.
Ironisnya, relokasi ini dilakukan tanpa disertai dengan dokumen rencana induk kawasan atau penataan integratif lintas sektor. Akibatnya, fungsi ruang menjadi tercerai-berai. Dinas-dinas teknis seperti Dishub, Pariwisata, Satpol PP, dan UMKM terlihat berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang menyatu. Yang terjadi bukan revitalisasi, melainkan kekacauan fungsional ruang kota.
Dampaknya terasa langsung. Pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di sekitar Foodcourt Juara mengalami penurunan omzet drastis. Bukan karena tempatnya tidak layak, melainkan karena ekosistem ruang yang tidak dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat kecil. Sirkulasi pengunjung tidak dibentuk, koneksi dengan ruang sejarah diputus, dan promosi kawasan pun nyaris nihil.
Lebih jauh, relokasi ini juga menyingkirkan Sekretariat KNPI dari lokasi strategisnya di samping Taman Kota. Padahal, tempat itu bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga ruang kaderisasi pemuda yang telah melahirkan banyak pemimpin daerah. Termasuk, Bupati Kuningan saat ini—yang tidak lain adalah mantan Ketua KNPI yang pernah tumbuh dan ditempa di sekretariat tersebut.
