KUNINGAN – Suasana rapat paripurna internal DPRD Kuningan mendadak berubah panas. Agenda rotasi alat kelengkapan dewan (AKD), yang semestinya berjalan normatif, malah diwarnai aksi penggulingan meja dan walkout massal dari Fraksi Gerindra. Kejadian ini berlangsung saat pembahasan pemilihan anggota Badan Kehormatan (BK), Rabu (6/4).
Drama dimulai ketika muncul perdebatan panjang soal mekanisme pemilihan—apakah menggunakan sistem one man one vote atau sistem paket. Mayoritas fraksi memilih opsi sistem paket, namun Fraksi Gerindra bersikeras menolak, dan menyebut sistem itu tak diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD.
“Jangan ketuk palu dulu, minta pendapat semua fraksi. Kalau sudah diminta nama tapi tak dipilih satu per satu, buat apa? Sistem paket itu tidak ada di Tatib!” seru Ketua Fraksi Gerindra, Toto Tohari, sebelum mendorong meja hingga terguling. Kaca meja pecah, sidang pun diskors.
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy yang memimpin sidang, menyatakan bahwa forum tetap sah dan keputusan dilakukan atas dasar musyawarah mayoritas fraksi. Namun pernyataan ini tak meredam amarah Fraksi Gerindra.
“Kalau begini, kami akan keluar. Silakan saja koalisi yang merasa kuat tersenyum, tapi kami tak akan ikut lelucon politik ini,” tegas Dede Ismail, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, sebelum walkout sambil melantunkan takbir.
Ricuh Karena “Skenario Politik”?
Aksi walkout dan penggulingan meja disebut sebagai bentuk kekecewaan atas “pengkondisian nama-nama” AKD yang dianggap telah disepakati secara sepihak oleh enam fraksi koalisi.
“Rapat ini hanya seremonial. Daftar nama sudah beredar sebelum pemilihan dimulai. Kami tak akan jadi pelengkap penderita dalam dagelan politik ini,” ujar Dede Ismail kepada awak media usai meninggalkan ruang sidang.
Menurutnya, peristiwa tersebut mencerminkan keserakahan politik di tengah realitas sosial yang menyedihkan.
“Ini ironi. Saat Kuningan menjadi juara kemiskinan ekstrem dan pengangguran terbuka, para elit politik justru mempertontonkan rakus jabatan,” sindirnya.
