KUNINGAN – Belum reda keprihatinan publik atas kasus Ketua KPU RI, kini giliran Kuningan diguncang kabar tak sedap. Seorang Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh sesama anggota PPK. Peristiwa memalukan ini membuka kembali luka lama: bahwa Kuningan belum aman dari ancaman kekerasan seksual.
Sopandi, seorang dosen dan aktivis di Kuningan, menyebut kejadian ini sebagai alarm bahaya yang mengungkap rapuhnya sistem perlindungan terhadap perempuan, bahkan di tubuh penyelenggara Pemilu.
“Mirisnya, tidak satu pun calon kepala daerah yang menyentuh isu perlindungan perempuan dalam visi misinya,” kata Sopandi, Senin (28/10).
Ia khawatir, kejadian ini hanya puncak gunung es dari kasus serupa yang menimpa perempuan lain di lingkup penyelenggara Pemilu ataupun masyarakat Kuningan secara umum.
Sopandi menyoroti lemahnya proses rekrutmen sebagai akar masalah. Menurutnya, selama ini pemilihan anggota PPK dan badan ad hoc lebih didominasi kedekatan emosional dan hubungan organisasi, bukan kapasitas dan rekam jejak etis kandidat.
“Proses seleksi kerap mengabaikan aspek kejiwaan dan kecenderungan psikologis. Keterangan sehat rohani dan jasmani saja tidak cukup,” tegasnya.
