KUNINGAN – Fenomena tunda atau gagal bayar yang beberapa tahun terakhir membebani APBD Kabupaten Kuningan, dinilai sebagai tanggung jawab kolektif. Bukan sekadar kesalahan personal atau pemerintahan tertentu. Hal itu disampaikan pengamat kebijakan publik, Sujarwo, di tengah memanasnya suhu politik jelang Pilkada Kuningan 2024.
“Tragedi tunda bayar dengan nominal ratusan miliar bukan kesalahan satu-dua orang. Ini hasil dari keputusan kolektif TAPD yang bekerja di bawah arahan Bupati dan Wakilnya kala itu,” ujar Sujarwo, yang akrab disapa Mang Ewo, Selasa (17/9).
Menurutnya, tidak adil jika kegagalan fiskal tersebut hanya dibebankan pada satu rezim pemerintahan masa lalu, terutama menjelang kontestasi Pilkada yang akan digelar 27 November mendatang.
Ia mengingatkan, publik sudah cukup cerdas memahami bahwa beberapa pasangan calon saat ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan ketika krisis tunda bayar itu muncul.
“Kalau isu tunda bayar terus dilemparkan ke pihak tertentu, bisa jadi bumerang bagi pelakunya. Terutama jika pasangan itu justru punya kedekatan struktural dengan pemerintahan sebelumnya,” kata Mang Ewo, merujuk pada pasangan calon yang disebut-sebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Bupati sebelumnya, almarhum Acep Purnama.
Ia menyarankan agar kandidat lebih fokus menyampaikan gagasan solutif ketimbang narasi saling menyalahkan.
“Rakyat menanti solusi, bukan sekadar drama politik. Pilbup ini harus jadi ajang adu konsep, bukan ajang retak rumah tangga politik sebelum bertempur,” tandasnya. (ali)
