KUNINGAN – Fenomena tunda atau gagal bayar yang beberapa tahun terakhir membebani APBD Kabupaten Kuningan, dinilai sebagai tanggung jawab kolektif. Bukan sekadar kesalahan personal atau pemerintahan tertentu. Hal itu disampaikan pengamat kebijakan publik, Sujarwo, di tengah memanasnya suhu politik jelang Pilkada Kuningan 2024.
“Tragedi tunda bayar dengan nominal ratusan miliar bukan kesalahan satu-dua orang. Ini hasil dari keputusan kolektif TAPD yang bekerja di bawah arahan Bupati dan Wakilnya kala itu,” ujar Sujarwo, yang akrab disapa Mang Ewo, Selasa (17/9).
Menurutnya, tidak adil jika kegagalan fiskal tersebut hanya dibebankan pada satu rezim pemerintahan masa lalu, terutama menjelang kontestasi Pilkada yang akan digelar 27 November mendatang.
Ia mengingatkan, publik sudah cukup cerdas memahami bahwa beberapa pasangan calon saat ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan ketika krisis tunda bayar itu muncul.
