Forum juga menyoroti lambannya realisasi APBDes 2025. Beberapa pos anggaran disebut pemerintah desa dipending dan dialihkan untuk pembayaran termin pertama kepada pihak ketiga.
Engkus menegaskan, LPJ harus disampaikan tepat waktu agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya.
Selain itu, Forum Peduli Desa menuntut transparansi pengelolaan objek wisata Cibulan yang kini tidak lagi dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Mereka meminta BPD memanggil pengelola untuk memberikan klarifikasi terkait sejumlah temuan.
“BPD harus lebih proaktif, jangan hanya menunggu laporan. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada penyelesaian yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Engkus. (Icu)
