Ia juga mengingatkan pentingnya penajaman skala prioritas, mengingat kondisi fiskal yang terbatas. “Setiap rupiah harus dimanfaatkan seoptimal mungkin,” kata Yaya.
Sinergi dan Pengawasan
Banggar juga meminta pemerintah daerah membangun komunikasi dan koordinasi antarlembaga dengan lebih baik, serta memastikan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan program.
“Komitmen pemerintah dalam menjalankan program harus sejalan dengan struktur birokrasi yang kuat dan responsif,” ujar Yaya.
Ia berharap seluruh kesepakatan yang dibuat bersama TAPD benar-benar direalisasikan sesuai aturan dan mengikat secara formal. “Dokumen Perubahan APBD 2024 sudah sesuai ketentuan. Tapi bila ada kekurangan, perlu segera disempurnakan,” tandasnya. (ali)
