KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan terus berbenah. Kali ini, fokus diarahkan pada transformasi perencanaan kinerja yang berdampak nyata melalui Workshop Transformasi Perencanaan Kinerja Krusial dan Berdampak 2024 yang digelar oleh BKPSDM Kuningan, Senin (26/2), di Hotel Horison Tirta Sanita.
Workshop ini diikuti oleh 67 pejabat eselon II dan III, termasuk camat, Kasatpol PP, dan Kalak BPBD. Agenda dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Kuningan, Raden Iip Hidajat, yang menegaskan pentingnya kolaborasi dan komitmen untuk mewujudkan kinerja birokrasi yang tidak hanya administratif, tapi memberikan dampak langsung ke masyarakat.
“Saya minta semua peserta fokus, karena saya pun akan mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kita tidak sedang bicara rutinitas, tapi dampak nyata dari kebijakan,” ujar Iip saat sambutan.
Target Besar: Pelayanan Meningkat, PAD Naik, Agroindustri Tumbuh
Sekretaris BKPSDM, Dodi Sudiana, menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan menyusun rencana kerja berbasis outcome, bukan sekadar output. Fokus diarahkan pada empat aspek utama:
- Kualitas pelayanan publik
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pengembangan agroindustri
- Penguatan agrowisata
Dodi juga menyebut, reformasi birokrasi yang berdampak akan diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, menarik investasi, mempercepat digitalisasi layanan publik, dan mendukung program prioritas nasional.
Tiga Narasumber, Empat Kelompok Strategis
Workshop menghadirkan narasumber kredibel seperti Iendra Sofyan (Bappeda Jabar), Haris Faozan (LAN RI), dan Risnandar (BPKP Jabar). Para narasumber membahas strategi implementasi kinerja berbasis dampak, serta tata kelola akuntabel untuk setiap perangkat daerah.
Setelah sesi pemaparan, para peserta langsung dibagi menjadi empat kelompok kerja:
- Kelompok 1: Fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Kelompok 2: Target PAD naik 100% dari tahun sebelumnya
- Kelompok 3: Rumusan kebijakan agroindustri
- Kelompok 4: Strategi pengembangan agrowisata Kuningan
Pesan Tegas Iip: Jangan Sekadar Rencana di Atas Kertas
Dalam penutupan hari pertama workshop, Iip kembali menekankan pentingnya kualitas perencanaan yang implementatif. Ia tidak ingin kebijakan hanya berakhir sebagai dokumen, tanpa realisasi di lapangan.
“Reformasi birokrasi harus dirasakan. Kinerja perangkat daerah harus menjawab kebutuhan riil warga. Jangan cuma wacana,” tegas Iip. (ali)
