Sekretaris PC GP Ansor, M. Apip Firmansyah, menambahkan bahwa penataan PKL harus dilihat sebagai proses jangka panjang. Pemerintah Daerah telah dan sedang menyiapkan langkah-langkah nyata, mulai dari insentif ekonomi, penguatan koperasi, hingga pemetaan zona dagang alternatif.
“Relokasi bukan sekadar memindahkan, tapi juga membina. Dan ini terlihat jelas dari ikhtiar yang sudah berjalan,” ucapnya.
Sementara itu, Bendahara PC GP Ansor, Caesar Dzikri Ryansyah, mengingatkan bahwa perjuangan rakyat kecil tak boleh dijadikan komoditas politik. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk sahabat-sahabat mahasiswa, untuk tetap menjaga semangat kritis namun elegan.
“Kritik itu baik, tapi mari hindari politisasi yang justru merugikan rakyat yang katanya sedang kita bela. Kita berdiri di tengah: bersama pedagang yang ingin hidup layak, dan bersama pemerintah yang sedang menata dengan hati-hati,” tuturnya.
Anshor Kuningan menilai, penataan kota tidak bisa dikerjakan dalam ruang hampa komunikasi. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah Daerah untuk secara konsisten membuka ruang dialog, menyusun peta jalan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta menyosialisasikannya secara terbuka agar dipahami oleh semua pihak.
Bagi Ansor, pemerintah yang kuat bukan yang tak bisa dikritik, tapi yang mau terus mendengar dan memperbaiki. Dan rakyat yang dewasa bukan yang hanya menyuarakan tuntutan, tapi juga mampu melihat gambaran besar secara utuh.
Karena itu, kemajuan kota tidak dibangun di atas kegaduhan, tapi juga tak boleh mengabaikan suara rakyat. Ansor mengajak semua pihak merawat keseimbangan. Pemerintah tetap kuat melayani, rakyat tetap tegak menyuarakan, dan kita semua terus bergerak demi Kuningan yang lebih tertib, sejahtera, dan Melesat. (rls/Cp)
