JAKARTA – Polisi kini tidak hanya hadir di jalan raya atau ruang penyidikan. Di sektor pangan, terutama jagung pakan ternak, Kepolisian Republik Indonesia mulai memainkan peran yang lebih strategis: mengawal produksi, pembiayaan, hingga penyerapan hasil panen. Upaya ini mengemuka dalam rapat koordinasi ketahanan pangan yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, kemarin Jumat, (6/2/2026).
Rapat tersebut mempertemukan Polri dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta asosiasi pabrik pakan ternak. Seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia ikut bergabung secara daring. Pertemuan dipimpin Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri Brigadir Jenderal Langgeng Purnomo, yang juga menjabat Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Menurut Langgeng, rapat ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi 2026. Ia menyinggung capaian 2025 ketika Indonesia berhasil tidak mengimpor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak. “Capaian itu menjadi pijakan untuk memperkuat kolaborasi agar ke depan lebih baik,” kata Langgeng dalam paparannya.
Di sisi hulu, persoalan klasik petani jagung adalah permodalan. Polri mengambil peran sebagai penghubung antara kelompok tani dan perbankan. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan bank-bank Himbara, petani difasilitasi untuk memperoleh akses pembiayaan. Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk menanam kembali dan memperluas lahan jagung.
Perwakilan Himbara dari Bank Rakyat Indonesia, Senior Vice President Danang Andi Wijanarko, menyebut BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung pakan ternak. Skema ini diharapkan mampu menggerakkan petani kecil yang selama ini bergantung pada modal informal dengan bunga tinggi.
