Tak berhenti pada pembiayaan, Polri juga berupaya memutus mata rantai tengkulak yang kerap menekan harga di tingkat petani. Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk memastikan hasil panen terserap dengan harga yang lebih adil. Kebijakan pengadaan Bulog pada 2026 mengacu pada surat dinas internal yang menargetkan penyerapan satu juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400,- per kilogram.
Langgeng menegaskan, pengawalan harga menjadi kunci agar petani tidak dirugikan. Di sejumlah daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi Polri dan Bulog telah mendorong pembelian jagung sesuai Harga Pembelian Pemerintah. “Fokus kami menjaga harga di tingkat petani minimal sesuai HPP,” ujarnya.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk membuka lahan tidur dan meningkatkan produktivitas nasional. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu membayar pinjaman tepat waktu serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui langkah ini, Polri menempatkan diri sebagai pengawal ekosistem jagung dari hulu ke hilir dari modal, produksi, hingga harga panen. Sebuah peran yang menandai meluasnya definisi keamanan, bukan semata soal ketertiban, tetapi juga ketersediaan pangan dan nasib petani. (rls/ali)
