KUNINGAN – Partai Persatuan Pembangunan dan Demokrat yang tergabung dalam Fraksi PPD meminta Bupati Kuningan supaya mementingkan rakyat.
Hal itu disampaikan dalam pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kuningan, belum lama ini.
Reni Parlina, selaku juru bicara menyampaikan tiga bahasan pokok, yakni Pendapatan Daerah, Pembelanjaan Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
Pada aspek pendapatan daerah, kedua partai itu menyikapi rencana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada tahun 2026 akan direncanakan sebesar 475 Miliar. Angka itu mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 432 Miliar.
”Kenaikan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Namun, perlu ditelaah lagi, dari komponen mana kenaikan itu berasal agar dapat mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dan pemerintah bisa menciptakan strategi target naik tetapi tidak memberatkan masyarakat kecil,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyoroti PAD yang masih bertumpu pada pajak daerah dan belum mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi. Bahkan PPD menilai, retribusi kesehatan tidak rasional.
”Yang dilihat dari komponen retribusi pelayanan kesehatan sebesar 192 Miliar lebih. Yang membuat angka itu menjadi fantastis sedangkan dilihat dari anggaran sebelumnya retribusi pelayanan kesehatan hanya sebesar 367 juta. Bagaimana pemerintah daerah merasionalisasikan retribusi ini dengan target yang tinggi?” tanyanya.
