KUNINGAN – Polemik mengenai validitas data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) terus memanas. Setelah Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, menyampaikan keraguannya terhadap angka pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 10,42 persen pada triwulan II tahun 2025, kini giliran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kuningan angkat suara, menyerang balik pernyataan legislatif tersebut.
PSI menilai pernyataan Ketua DPRD Kuningan tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menyesatkan publik secara luas dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga statistik resmi negara.
“BPS itu bukan lembaga politik. Mereka bekerja berdasarkan metodologi ilmiah yang terukur dan diawasi secara nasional. Jadi, kalau Ketua DPRD meragukan data BPS tanpa dasar yang jelas dan berbasis data tandingan, itu sama saja menuding lembaga negara tidak kredibel,” ujar Ketua PSI Kuningan, Asep Susan Sonjaya atau akrab dengan sebutan Asep Papay, Rabu (5/11/2025).
Menurut Asep Papay, data BPS yang mencatat pertumbuhan ekonomi Kuningan mencapai dua digit bukan sekadar angka kosong yang dibuat-buat. Kinerja tersebut merupakan hasil nyata dari kerja keras masyarakat dan pemerintah daerah dalam memulihkan ekonomi pasca-pandemi, di tengah tantangan global.
Asep Papay juga menekankan perlunya melihat data BPS dalam konteks komparasi. “Angka 10,42 persen itu tidak jatuh dari langit. Bandingkan saja dengan tahun sebelumnya, di 2024 pertumbuhan ekonomi kita hanya 3 sampai 6 persen. Artinya, ada lompatan besar dan signifikan. Ini hasil dari aktivitas ekonomi yang benar-benar bergerak di sektor riil,” lanjut Asep Papay, menepis anggapan pertumbuhan yang bersifat ‘semu’.
Berdasarkan catatan BPS yang dirilis sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi Kuningan memang menunjukkan akselerasi yang tajam yaitu triwulan I 2025 mencapai 9,76 persen, dan triwulan II meningkat menjadi 10,42 persen. Pertanian, perdagangan, dan pariwisata disebut menjadi sektor penopang utama lompatan ini.
Maka dari itu Asep Papay menilai, komentar skeptis dari Ketua DPRD menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap indikator ekonomi makro dan cara kerja statistik resmi.
