Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, menemui langsung massa aksi. Ia menegaskan, DPRD akan mengawal aspirasi ini secara konstitusional.
“Persoalan ini menyangkut tiga unsur: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD sebagai pengawas,” ujarnya.
Menurut Zul, keterbatasan formasi dan anggaran menjadi kendala utama. Namun ia optimis, peluang pengangkatan terbuka seiring pegawai yang pensiun setiap tahun.
Zul juga menanggapi kekhawatiran soal gelombang pendaftaran baru yang berpotensi disusupi peserta tak layak. “Laporkan saja. Kami akan pastikan honorer yang tidak memenuhi syarat tidak akan lolos,” tegasnya.
Aksi yang berlangsung damai ini menandai babak baru dalam perjuangan tenaga honorer di Kuningan. Tekanan publik terhadap DPRD dan pemerintah daerah kian kuat untuk segera mengambil langkah konkret mengatasi polemik menahun ini.
Jika tidak segera ditanggapi, gelombang ketidakpuasan diprediksi akan meluas. Para honorer berharap suara mereka kali ini benar-benar didengar. (ali)
