KUNINGAN — Pemerintah Kabupaten Kuningan masih menghadapi persoalan kekurangan aparatur sipil negara (ASN) dalam jumlah yang cukup signifikan. Kondisi ini dipicu oleh tingginya angka pensiun pegawai dalam beberapa tahun terakhir, sementara pengisian formasi baru sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar mengatakan, hingga pertengahan 2026 jumlah ASN yang memasuki masa pensiun terus bertambah. Hingga bulan Juni 2026 saja, tercatat sekitar 180 pegawai pensiun. Sementara secara kumulatif sampai tahun 2026, total ASN yang purnatugas diperkirakan mencapai 569 orang.
“Kalau dirata-ratakan, setiap tahun jumlah pegawai yang pensiun itu bisa sekitar 500 orang,” kata Dian, Rabu (4/2/2026).
Menurut dia, kekosongan ini terasa di hampir semua sektor, terutama pada lembaga-lembaga yang bersifat administratif serta tenaga pendidik. Pemerintah daerah, kata Dian, mengakui bahwa di lapangan masih banyak kekurangan SDM yang belum bisa sepenuhnya ditutupi.
“Kita akui, di lapangan memang masih banyak kekurangan. Terutama lembaga yang sifatnya sangat administratif. Begitu juga tenaga pendidik, sebetulnya masih banyak yang kurang,” ujarnya.
Sebagai upaya menutup sebagian kekosongan, Pemkab Kuningan sebelumnya telah mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam jumlah besar. Pada pengangkatan terakhir, jumlah PPPK yang diterima mencapai sekitar 4.000 orang. Meski demikian, Dian menilai langkah tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil daerah.
Saat ini, pemerintah daerah tengah melakukan konsolidasi dan pemetaan ulang kebutuhan pegawai. Namun arah kebijakan ke depan, termasuk skema pengisian formasi, masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
