Namun karena keterbatasan waktu, diskusi difokuskan pada dua isu krusial yakni ketahanan pangan dan daya dukung air, serta optimalisasi bonus demografimenuju Kuningan Emas 2045.
Ketua Umum HMKI, Rifqi Fadhillah, menegaskan bahwa Kuningan memiliki potensi besar yang perlu dikelola secara berkelanjutan.
“Kuningan memiliki 735 mata air dan lebih dari 68 persen penduduknya berada pada usia produktif. Ini modal dasar yang luar biasa. Tapi di sisi lain, masih ada 63 desa yang tergolong rawan pangan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang harus terus dikejar. Kami hadir bukan untuk mengkritik semata, tetapi menjadi katalisator antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah dalam membangun strategi yang lebih kolaboratif,” ujarnya.
Pimpinan DPRD Kuningan menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif HMKI yang dinilai kritis sekaligus konstruktif. Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy menilai partisipasi pemuda menjadi kekuatan penting dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah.
“Saya sependapat dengan HMKI, bahwa bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. SDM muda adalah aset terbesar kita. DPRD telah menyiapkan instrumen kebijakan seperti Perda Ketahanan Keluarga untuk memperkuat fondasi sosial masyarakat, dan kami membuka ruang kolaborasi dengan organisasi kepemudaan seperti HMKI dalam implementasinya,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, H. Ujang Kosasih menyoroti pentingnya fokus terhadap sektor pangan. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan isu mendasar yang menyangkut masa depan daerah.
“Kami mengapresiasi perhatian HMKI terhadap hal ini. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan organisasi kepemudaan akan sangat menentukan arah kebijakan pangan yang lebih tangguh,” ujarnya.
Adapun Wakil Ketua DPRD, H. Dwi Basyuni Natsir, memberikan perhatian khusus terhadap capaian IPM Kuningan yang masih perlu ditingkatkan.
“Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan harus menjadi prioritas. Pengawasan kami di DPRD akan lebih efektif bila mendapat dukungan dan masukan dari kelompok intelektual muda seperti HMKI,” tegasnya.
Kedua pihak sepakat bahwa audiensi tersebut merupakan langkah awal menuju kerja sama yang lebih konkret antara DPRD dan HMKI. Ke depan, menurut Rifqi, berbagai isu strategis lain seperti pendidikan, ketenagakerjaan, daya saing daerah, hingga pembangunan pariwisata akan dibahas lebih mendalam dalam pertemuan lanjutan.
Rifqi menegaskan, HMKI akan terus memainkan peran aktif sebagai mitra kritis dan progresif bagi pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin sekadar mengkritisi, tetapi ikut hadir dengan solusi dan gerakan nyata. Harapan kami, tagline Kuningan Melesat tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar menjadi realitas yang bisa dirasakan masyarakat. Kami siap menjadi bagian dari perubahan itu,” pungkasnya.
Audiensi menjadi simbol kolaborasi baru antara generasi muda dan legislatif Kuningan untuk membangun arah pembangunan yang lebih inklusif, berbasis data, dan berorientasi pada kemajuan berkelanjutan. (Icu)
