Menurutnya, jika masyarakat keberatan terhadap fasilitas maupun tunjangan DPRD, kepala daerah wajib proaktif melakukan komunikasi agar solusi terbaik bisa dicapai.
“Beberapa daerah yang ada keberatan dari masyarakat, saya minta untuk proaktif melakukan komunikasi sehingga ditemukan keputusan yang baik,” ujarnya.
Tito menambahkan, dialog antara kepala daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan terkait tunjangan wakil rakyat tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.(Beng).
