Sosialisasikan Perda Perlindungan Perempuan, Ika : Masyarakat Harus Tahu Haknya

KUNINGAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, menegaskan pentingnya kehadiran regulasi yang melindungi perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Hal itu disampaikannya Sosialiasi Perda di Desa Karangkamulyan Kecamatan Ciawigebang.

Kesempatan itu, Ika menyampaikan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan

“Saya bersama perwakilan Setwan Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan sosialisasi Perda ini. Alhamdulillah, masyarakat sudah mulai memahami bahwa Jawa Barat telah memiliki payung hukum untuk Perlindungan Perempuan,” kata Ika.

Politikus perempuan ini menilai kekerasan terhadap perempuan dan anak masih seperti fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak muncul ke permukaan, meski dampaknya besar dan sistemik. Ia berharap Perda yang telah disahkan ini menjadi jawaban awal dari problem tersebut.

“Insyallah, kami dari DPRD akan terus keliling ke seluruh daerah pemilihan (Dapil) untuk memastikan bahwa Perda ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi tersampaikan dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, Ika juga membahas pentingnya peran keluarga dalam mencegah kekerasan, termasuk melalui program-program pemberdayaan yang selama ini dikenal lewat gerakan PKK. Ia menyebut, sepuluh program pokok PKK sangat relevan untuk mendukung implementasi Perda.

“Saya juga tadi menyampaikan program-program PKK, karena di dalamnya banyak pembinaan yang bisa memperkuat ketahanan keluarga. Harapannya, dengan pembinaan dan perlindungan, tidak ada lagi kekerasan yang terjadi ke depan,” kata legislator dari partai berlambang Banteng Moncong Putih tersebut.

Ika juga menekankan pentingnya edukasi terkait alur pelaporan jika terjadi kekerasan. “Tadi saya jelaskan kepada masyarakat, kalau terjadi kekerasan, harus lapor ke mana, bagaimana tahapannya. Ini penting supaya korban tahu hak-haknya,” ujarnya.

Ia berharap Perda ini tidak hanya menjadi dokumen legal semata, tetapi mampu menjadi solusi nyata bagi perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan di tengah masyarakat. (icu)