Meski belum ada jadwal pasti, ia memastikan komunikasi dengan DPRD akan terus dilakukan agar program tersebut dapat segera direalisasikan.
Selain sebagai bentuk pencegahan, tes urine juga dinilai penting untuk memastikan lingkungan legislatif bebas dari penyalahgunaan narkoba dan menjadi contoh bagi masyarakat.
Pihaknya menegaskan, proses pemeriksaan nantinya akan dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Hasil pemeriksaan, kata dia, tidak akan diumumkan secara gegabah karena harus melalui tahapan verifikasi.
“Kami tidak main-main dengan hasil. Kalau positif ya positif, kalau negatif ya negatif. Semuanya harus jelas karena ini menyangkut nasib seseorang,” tegasnya.
Pihaknya berharap dukungan dari berbagai pihak, termasuk media, agar upaya menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih narkoba dapat berjalan maksimal.
Penulis: Icu Firmansyah || Editor: Sopandi