Suntikan di Ujung Tahun: Saat Kawasan Puspa Tak Lagi “Wangi” Bagi PKL

KUNINGAN — Senin malam, (29/12/2025), kawasan Puspa Taman Kota tidak hanya riuh oleh aroma jajanan, tetapi juga oleh desas-desus tentang napas usaha yang kian tersengal. Di bawah sorot lampu kota, ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) berkumpul untuk menerima Dana Stimulan Triwulan IV, sebuah bantuan yang lebih terasa seperti kompres bagi luka penurunan omzet yang dialami para pedagang pasca-relokasi besar-besaran tahun ini.

Penyaluran dana ini dihadiri langsung oleh Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, bersama jajaran Forkopimda. Namun, di balik seremonial pembagian uang 300 ribu ripiah per pedagang tersebut, tersaji data pahit tentang realitas penataan kota, kawasan yang ditata rapi ternyata belum tentu menjamin periuk nasi tetap berisi.

Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagperin), Carlan, membeberkan angka yang cukup mencolok dalam laporannya. Dari 367 pedagang yang awalnya disahkan melalui Surat Kebijakan Bupati saat penataan dimulai, kini hanya tersisa 309 PKL yang masih bertahan di posisinya.

Artinya, ada 58 pedagang yang memilih “angkat kaki” dan mengundurkan diri secara resmi. Alasan mereka seragam, usaha tidak berkembang di lokasi baru. “Mereka memilih beralih ke sektor lain karena di kawasan Puspa ini usahanya macet dan tidak menunjukkan perkembangan,” ujar Elon sapaan akrab Carlan.

Masalah utama yang menghantui kawasan Puspa Siliwangi, Puspa Langlangbuana, dan Puspa Taman Kota adalah ketergantungan pada momentum. Transaksi hanya melonjak saat libur panjang, kegiatan besar pemerintah, atau Car Free Day. Di hari kerja biasa, kawasan yang semula diharapkan menjadi pusat ekonomi baru ini seringkali sepi, menyisakan pedagang yang termangu menanti pembeli yang tak kunjung datang.

Menyadari kawasan fisik mulai kehilangan daya tarik secara alami, pemerintah daerah mulai mendorong para PKL untuk masuk ke rimba digital. Elon menyebut pihaknya tengah gencar mendorong pedagang memanfaatkan platform belanja daring seperti GoFood dan GrabFood agar jangkauan pasar tidak hanya terbatas pada orang yang lewat di depan lapak.

“Kami juga berencana menggandeng para content creator untuk mempromosikan kawasan ini agar kembali dikenal luas dan menjadi tujuan kuliner utama,” tambahnya. Strategi ini diambil agar transaksi tetap mengalir meski kunjungan fisik ke lokasi menurun drastis pada hari-hari biasa.

Namun, digitalisasi bagi pedagang kecil bukan perkara mudah. Selain kendala literasi teknologi, persaingan di aplikasi daring jauh lebih kejam bagi mereka yang selama puluhan tahun terbiasa mengandalkan pembeli yang datang secara spontan di pinggir jalan.

Sementara itu, Bupati Dian Rachmat Yanuar tidak menampik adanya keluhan terkait anjloknya pendapatan pedagang sejak dipindahkan dari trotoar jalan utama Siliwangi. Namun, ia tetap bersikukuh pada kebijakan relokasi. Baginya, menyingkirkan PKL dari jantung kota adalah langkah untuk “memanusiakan” pedagang dengan memberikan tempat yang lebih layak, sekaligus menjaga estetika Kuningan.

“PKL jangan selalu dipandang negatif. Mereka adalah penyedia lapangan kerja mandiri. Tapi, pusat kota adalah etalase Kuningan yang harus kita jaga bersama kerapiannya,” ujar Dian.

Untuk memancing keramaian, Dian meminta jajaran SKPD agar tidak hanya terpaku pada acara-acara besar yang mahal. Ia menyarankan agar Taman Kota rutin diisi dengan kegiatan sederhana namun menarik massa, seperti lomba mewarnai anak-anak, pembacaan puisi, atau pertunjukan seni sekolah. “Kegiatan kecil tapi rutin bisa mengundang orang datang dan akhirnya mereka jajan di kawasan Puspa,” tuturnya.

Meski dana stimulan telah dicairkan, tantangan besar tetap menganga bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan di tahun 2026. Penataan PKL seringkali menjadi simalakama, di satu sisi menertibkan estetika kota, di sisi lain berisiko melumpuhkan ekonomi kerakyatan jika tidak dibarengi dengan strategi aktivasi kawasan yang mumpuni.

Dana 300 ribu rupiah yang diberikan memang menjadi simbol kehadiran negara, namun bagi para pedagang yang omzetnya merosot tajam, bantuan itu hanyalah penunda lapar sementara. Di penghujung tahun ini, ujian bagi Bupati Dian adalah membuktikan bahwa kawasan Puspa bukan hanya proyek penataan administratif yang “bersih tapi sepi”, melainkan benar-benar ekosistem ekonomi yang lestari.

Konsistensi Satpol PP dan Dinas Perhubungan dalam menjaga ketertiban juga menjadi taruhan. Tanpa pengawasan yang ketat di jalanan lama, bukan tidak mungkin para pedagang yang frustrasi akan kembali menyerbu trotoar demi menyambung hidup, mengembalikan wajah Kuningan ke titik nol penataan yang semrawut. (ali)