KUNINGAN -Suara kritis mahasiswa kembali menggema di Pendopo Kuningan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan menggelar audiensi bersama pemerintah daerah, Rabu (29/4/2026), membawa sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian publik.
Audiensi tersebut berlangsung hangat namun sarat substansi. Di hadapan jajaran pemerintah daerah, HMI mengangkat persoalan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR) serta dugaan penyalahgunaan dana Taspen bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ketua Umum HMI Cabang Kuningan, Muhammad Naufal Harits, menegaskan bahwa persoalan TGR tidak bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Lebih dari itu, kata dia, hal tersebut menyangkut kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.
“Ini bukan sekedar angka atau laporan. Ini soal kepercayaan masyarakat. Kami ingin memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Lebih jauh, HMI juga menyoroti potensi dampak kebijakan dalam penyelesaian TGR. Mereka secara tegas menolak jika beban penyelesaian tersebut dialihkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), apalagi sampai membebani para guru atau pimpinan sekolah yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan tersebut.
“Jangan sampai penyelesaian TGR justru mengorbankan sektor pendidikan. Guru atau kepala sekolah tidak boleh menjadi pihak yang menanggung konsekuensi dari persoalan yang bukan menjadi tanggung jawabnya,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga membahas dugaan penyalahgunaan dana Taspen bagi P3K. Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi merugikan para guru P3K yang seharusnya mendapatkan haknya secara utuh dan tepat waktu.
”Dana Taspen menyangkut hak pegawai. Jika ada dugaan penyimpangan, maka harus dibuka secara terang-benderang dan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami tidak ingin ada ketidakjelasan yang merugikan para P3K,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan apresiasi atas sikap kritis dan kepedulian mahasiswa terhadap persoalan tata kelola pemerintahan daerah. Ia menilai, kehadiran HMI dalam forum audiensi menjadi bagian penting dari kontrol sosial yang konstruktif.
Pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan secara serius dan terbuka. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengabaikan rekomendasi dari BPK serta memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam forum tersebut, HMI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelesaian TGR dan isu dana Taspen hingga tuntas. Mereka juga mendorong pemerintah daerah untuk bertindak cepat, transparan, dan berpihak pada prinsip keadilan.
Penulis: Icu Firmansyah || Editor: Sopandi