KUNINGAN – Forum Waroeng Rakyat menggelar diskusi publik mengenai penguatan peran pers sebagai pilar keempat dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Diskuai dilaksanakan di Kedai Nangkring, Kuningan, Jum’at, (12/12/2025).
Suasana forum yang penuh dengan kebersamaan membuat diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta yang dihadiri oleh berbagai media online maupun cetak turut memberikan pandangan kritis mengenai kondisi pers saat ini dan perannya dalam mengawal pembangunan daerah.
Forum semakin menarik, dengan hadirnya narasumber yang beragam, mulai dari politisi, Nuzul Rachdy, selaku Ketua DPRD Kuningan yang juga pernah berkiprah di dunia jurnalistik, Trisman Supriatna selaku mantan Kasubag Humas Setda Kuningan, Abdul Jalil Hermawan selaku akademisi yang juga mempunyai jejak sebagai jurnalis, dan Pandu Hamzah selaku pegiat pemerhati media yang mengupas Jurnalistik dalam perspektif budaya.
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy dalam pemaparannya menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. Bahkan, ia juga menceritakan pengalaman masa lalunya sebelum ia duduk di kursi dewan sebagai ketua DPRD Kuningan.
”Saya dibesarkan di dunia pers, sehingga saya sangat memahami bagaimana media bekerja dan bagaimana beratnya tugas seorang jurnalis dalam menjaga objektivitas,” ujar Zul.
Ia menambahkan bahwa dunia pers telah membentuk karakter dan cara berpikirnya dalam melihat persoalan publik secara lebih jernih dan kritis.
Sementara itu, Trisman Supriatna dalam paparannya menyoroti pentingnya hubungan yang sehat antara pemerintah daerah dan insan pers. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan profesional antara kedua pihak akan menciptakan ekosistem informasi yang kondusif bagi masyarakat.
”Pers mempunyai peran penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Jika hubungan ini terbangun dengan baik, maka program-program pembangunan dapat tersampaikan secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” jelas Trisman.
Selain itu, Abdul Jalil Hermawan menambahkan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut jurnalis untuk terus meningkatkan kapasitas. Ia menekankan bahwa profesionalisme dan integritas menjadi modal utama agar pers tetap dipercaya publik.
“Di era digital, semua orang bisa menyebarkan informasi. Namun, hanya jurnalis yang berpegang pada kode etik yang mampu menyajikan berita dengan akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Jalil.
Ia menambahkan bahwa pers sebagai anjing penjaga (watchdog) memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Pandu Hamzah memberikan perspektif berbeda melalui pendekatan budaya. Menurutnya, dunia jurnalistik tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan karakter sosial masyarakat.
”Kondisi pers di Kuningan saat ini masih cenderung birokrasi-sentris, sehingga sering kali fokus pemberitaan lebih berat pada aktivitas pemerintah dibanding pada persoalan masyarakat di akar rumput,” ujarnya.
Ia berpesan kepada jurnalis agar mampu menghadirkan informasi yang berimbang, tidak hanya mengutip pernyataan pejabat, tetapi juga menggali fakta di lapangan dan memperkuat liputan investigatif sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
Kegiatan yang berlangsung hampir tiga jam itu ditutup dengan harapan bahwa pers Kuningan dapat terus berkembang menjadi media yang kritis, humanis, dan profesional dalam mengawal pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Icu)
Tidak Birokrat Sentris, Pers Kuningan Didorong Lebih Kritis dan Humanis
