“Waktu Pak Iip dilantik, banyak yang menolak, tapi tak berdampak apa-apa. Sekarang kami menyampaikan evaluasi, dan Kemendagri bertindak, lantas kami dianggap biang kerok? Bisa jadi, keputusan Kemendagri itu memang berdasar penilaian kinerja,” ujarnya.
Toto menilai isu politisasi dalam rotasi Pj Bupati dibesar-besarkan karena berdekatan dengan momentum Pilkada. Ia mengaku tak menampik adanya dugaan skenario-skenario politik di balik peristiwa ini.
“Kalau bukan musim Pilkada, mungkin pergeseran ini dianggap hal biasa. Tapi karena tahun politik, banyak yang merasa skemanya terganggu. Entah karena proses open bidding Sekda yang ‘super kilat’ atau arah dukungan ke salah satu calon. Tapi itu hanya dugaan liar saya saja,” ucapnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk memandang mutasi pejabat ASN sebagai sesuatu yang lumrah, bukan sesuatu yang harus dibebani muatan politik.
