Bahkan, untuk kategori pekerjaan rumah tangga (PRT) ke negara-negara Timur Tengah saja, pemerintah Indonesia masih menerapkan moratorium atau penghentian sementara. “Negara itu paling banyak kasusnya. Bahkan untuk penempatan PRT ke negara-negara Timur Tengah saja masih moratorium,” tegas Andi, menyiratkan bahwa keberangkatan DN adalah ilegal dan berisiko tinggi.
Sebagai langkah nyata, Disnaker akan menyusun kronologi perjalanan DN secara lengkap dan detail. Dokumen tersebut akan segera dikirimkan ke Disnakertrans Jawa Barat untuk ditindaklanjuti. Mereka juga berkomitmen membantu kelengkapan administrasi keluarga korban, termasuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pengurusan SKTM ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulangan DN. Pemerintah desa tempat tinggal DN pun didorong untuk segera membuat laporan resmi sebagai dasar pengajuan bantuan kepada pihak-pihak terkait.
Di tengah suasana non formal yang penuh tekanan, sang ayah, Heriana, akhirnya angkat bicara. Ada sedikit rasa lega yang ia rasakan setelah mendengar penjelasan langsung dari Kapolres. “Setelah bertemu pak Kapolres, saya merasa ada jalan terbuka. Setiap hari saya gelisah, bingung harus mengadu ke mana. Anak saya mengalami kekerasan di sana, kami sangat takut,” katanya, suaranya sedikit bergetar.
Nunung, sang ibu, tidak bisa lagi menahan emosinya. Air mata membasahi pipinya. Suaranya terdengar lirih ketika menyampaikan harapan terbesarnya, harapan yang begitu sederhana di tengah situasi yang rumit. “Saya hanya ingin anak saya pulang dengan selamat. Itu saja,” bisiknya, sebuah kalimat yang merangkum semua penderitaan dan doa seorang ibu.
Kapolres kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk tawaran kerja yang tidak memiliki prosedur resmi dan jelas, terutama yang menjanjikan imbalan fantastis di negara-negara dengan tingkat risiko tinggi.
Kasus yang menimpa DN ini kembali membuka luka lama bangsa tentang rentannya warga terhadap skema penipuan kerja luar negeri. Meskipun berbagai regulasi telah diperketat, praktik kejahatan ini tampaknya belum sepenuhnya teratasi. Setiap kasus baru seperti ini adalah pengingat bahwa perlindungan pekerja migran masih merupakan pekerjaan rumah besar yang memerlukan perhatian publik, pengawasan serius, dan komitmen lintas lembaga yang berkesinambungan. (Ali)
