KUNINGAN — Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan. Bukan karena jumlahnya bertambah, tapi karena kabarnya akan dipangkas. Di tengah tekanan fiskal yang membelit, isu ini menjelma menjadi perdebatan lebih luas, sejauh mana semangat pengabdian para aparatur sipil negara bergantung pada angka di slip gaji?
Boy Sandi Kartanegara, pengamat kebijakan publik yang banyak mengamati dinamika anggaran daerah, melihat ini sebagai momen ujian. “Kebijakan TPP itu sendiri didasarkan pada kemampuan fiskal daerah. Karena itu wajar jika besarannya berbeda-beda di tiap kabupaten. Ia bukan hak mutlak, apalagi agunan jangka Panjang,” ujarnya, Kamis (7/8/2025)
Pernyataan itu menanggapi fenomena yang kian lazim, TPP dijadikan jaminan pinjaman oleh sebagian ASN. Boy menyebutnya sebagai kekeliruan dalam memahami esensi kebijakan fiskal. “Banyak ASN menganggap TPP sebagai penghasilan tetap dan pasti. Padahal regulasinya jelas, itu bergantung pada kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.
Dalam pandangan Boy, pemangkasan TPP seharusnya tak dilihat sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi birokrat. Sebaliknya, inilah waktu yang tepat untuk membuktikan bahwa etos kerja tak semestinya bergantung pada tunjangan.
“Kalau TPP turun, lalu kinerja juga ikut turun, itu artinya semangat pengabdiannya semu. Ini saatnya ASN menunjukan kualitas dirinya bukan lewat angka di slip gaji, tapi lewat dampak nyata dari pekerjaannya,” katanya.
Ia juga menyinggung pergeseran postur anggaran daerah, di mana belanja pegawai kerap mendominasi. “APBD itu investasi masyarakat. Kalau demi membayar TPP, lalu pelayanan dasar terpangkas, itu kebijakan yang sangat keliru,” ujarnya.
Bagi Boy, efisiensi bukan hanya jargon teknokratik. Ia menyarankan agar belanja daerah mulai diarahkan kembali ke prinsip proporsionalitas. “Kuncinya satu mari berhemat. Bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tapi sebagai sikap sadar fiskal,” pungkasnya. (ali)
