CIKALPEDIA – Wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia memicu teka-teki baru di ranah publik, sejauh mana mantan pejabat negara berhak mengantongi pensiun dan fasilitas dari kas negara setelah melepas jabatannya?
Secara regulasi, pengunduran diri di tengah jalan tidak otomatis menghapus hak-hak keuangan mantan orang nomor dua di Indonesia tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden telah menguncinya, dengan syarat utama: pengunduran diri tersebut ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat.
Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU tersebut menggariskan bahwa mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak atas pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Aturan ini tidak mengikat besaran pensiun pada durasi atau lamanya seseorang memangku jabatan.
Selain uang pensiun bulanan, negara juga menanggung serangkaian fasilitas pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8. Hak tersebut mencakup tunjangan selevel pensiunan pegawai negeri, subsidi biaya rumah tangga untuk listrik, air, dan telepon, hingga penjaminan seluruh biaya perawatan kesehatan bagi bekas pejabat beserta keluarganya.
Negara pun diwajibkan menyediakan satu unit rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, plus kendaraan dinas lengkap dengan pengemudinya. Meski demikian, undang-undang memberi batas tegas: biaya pemeliharaan rumah menjadi tanggungan pribadi mantan pejabat, sedangkan pemeliharaan kendaraan dan gaji sopir tetap disokong APBN.
Seluruh hak keuangan dan fasilitas ini dijadwalkan mulai mengucur pada bulan berikutnya setelah penetapan pemberhentian secara resmi, dan baru terhenti apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau kembali menduduki jabatan Presiden maupun Wakil Presiden.
Namun, mengucurnya hak-hak tersebut masih bergantung pada proses hukum dan politik di meja kepresidenan. Niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan 2,5 jam di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026, serta pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keabsahan dokumen pendidikannya, baru berada di tahap awal.
Kabar pengunduran diri pada Rabu, 11 November 2026, berpatokan pada keterangan sumber politik dan ajudan, tetapi belum memiliki kekuatan hukum tetap. Hak pensiun dan rumah negara bagi Gibran baru sah secara hukum apabila Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) yang meresmikan pemberhentiannya secara dengan hormat. ***
Sumber: Berbagai Sumber
