“Saya juga kaget, kok bisa nomor pribadi seorang bupati tidak punya sistem proteksi keamanan yang kuat? Ini bukan pertama kalinya diretas. Apa saja yang sudah dilakukan Diskominfo selama ini? Apakah tidak ada anggaran, atau memang abai?” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Selain itu, dia juga menyarankan agar nomor WhatsApp bupati segera diganti dengan yang baru, bahkan jika perlu perangkat ponsel juga ikut diganti. Hal ini dianggap penting untuk mencegah celah keamanan yang bisa jadi masih mengintai.
“Jika peretas sudah berhasil masuk ke sistem, mereka bisa menyusupkan trojan atau backdoor di file-file tak kasat mata. Jadi meski WhatsApp dinyatakan ‘pulih’, mereka tetap bisa masuk kembali tanpa disadari,” jelasnya
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi apakah peretasan ini berdampak pada data-data penting di ponsel bupati. Namun yang pasti, insiden ini seharusnya menjadi tamparan keras untuk memperkuat sistem keamanan digital pejabat publik di Kabupaten Kuningan.(Ali)
